Penerima PBI Tak Sesuai Jumlah Orang Miskin

Rabu, 02 Juli 2014 - 16:44 WIB
Penerima PBI Tak Sesuai...
Penerima PBI Tak Sesuai Jumlah Orang Miskin
A A A
JAKARTA - Pemerintah tidak akan menaikkan jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) walaupun jumlah penduduk miskin naik. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melampirkan jumlah penduduk Indonesia naik dari 28,17 juta jiwa pada 2014 menjadi 28,28 juta jiwa.

Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi mengatakan, tidak akan ditambah jumlah PBI dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Karena itu, jumlah orang miskin sudah diperhitungkan sebelumnya.

Menurut Nafsiah, dari 28 juta orang miskin sudah diperhitungkan. Selain itu diperhitungkan yang hampir miskin masih terdapat sekitar Rp60 juta.

"Kita perkirakan masih seimbang iuran PBI, jadi tidak ada penambahan. Karena dalam data itu ada penambahan yang miskin dan ada yang tidak miskin," katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Kesra, Rabu (2/6/2014).

Sementara, Menko Kesra Agung Laksono mengatakan, seharusnya penerima PBI ditambah mencapai 100 juta jiwa. Karena saat ini hanya 86,4 juta jiwa. Maka anggaran dan penerima untuk PBI tidak boleh diturunkan.

"Seharusnya dari awal dianggarkan untuk 100 juta jiwa. Namun saat ini belum ada penambahan penerima PBI," katanya.

Agung mengatakan, pemerintah meng-iya-kan kenaikan data orang miskin tersebut. Hal ini disebabkan keterlambatan perekonomian. Selain keterlambatan roda perekonomian situasi saat ini juga ada penambahan tingkat status menjadi masyarakat miskin.

Program penanggulangan kemiskinan yang kuantitatif juga tidak meningkat. "Padahal jumlah anggaran untuk orang miskin tetap. Maka ini terkait dengan ekonomi dan program penentasan kemiskinan tidak nisa berjalan sendiri," ujar dia.

Agung mencontohkan, walaupun pertumbuhan ekonomi 7% tetapi tidak mencapai investasinya dan mengakibatkan pengangguran. Karena, program pengentasan kemiskinan memerlukan kerja sama lintas sektor.
(izz)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Rakor Kemenko PMK Bahas...
Rakor Kemenko PMK Bahas Strategi Terbaru untuk Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2024
Menko PMK Beberkan Langkah...
Menko PMK Beberkan Langkah Strategis Penanganan Kemiskinan
DIY Provinsi Termiskin...
DIY Provinsi Termiskin di Jawa
Rapat Evaluasi Kemiskinan:...
Rapat Evaluasi Kemiskinan: Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Menyusut
Angka Kemiskinan Perkotaan...
Angka Kemiskinan Perkotaan Jabar Naik
Mendorong Perempuan...
Mendorong Perempuan Desa Keluar dari Miskin Ekstrem
Berita Terkini
Lindungi Bursa Saham...
Lindungi Bursa Saham dari Ancaman Siber, ADIGSI Gandeng APEI
2 jam yang lalu
Tak Sekadar Nyaman,...
Tak Sekadar Nyaman, Hunian Masa Depan Kini Mengandalkan Energi Hijau
3 jam yang lalu
Pajak JHT Diminta Hapus,...
Pajak JHT Diminta Hapus, Begini Janji Menkeu Purbaya
3 jam yang lalu
Program CID Pertamina...
Program CID Pertamina Patra Niaga Ubah Tantangan Lokal Jadi Peluang Usaha
3 jam yang lalu
SIG Berdayakan UMKM...
SIG Berdayakan UMKM Berbasis Potensi Lokal di Tuban
3 jam yang lalu
Keamanan Aset Kripto...
Keamanan Aset Kripto Bukan Hanya soal Teknologi, tetapi Kesadaran Pengguna
4 jam yang lalu
Infografis
7 Alasan Dunia Tak Menghukum...
7 Alasan Dunia Tak Menghukum Trump dan Netanyahu meski AS-Israel Bom Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved