Pemerintah Baru Didesak Perbaiki Tata Kelola Impor BBM

JAKARTA - Pemerintah terpilih ke depan di desak memperbaiki tata kelola impor minyak mentah dan produk Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengamat Energi dari Universitas Indonesia (UI) Kurtubi meminta agar pemerintah melakukan efisiensi terhadap mekanisme impor minyak mentah dan produk BBM. Sebab, indikasi adanya pemakaian calo dalam mengimpor produk energi terlihat cukup jelas.

"Ada cara agar kita bisa menolong APBN dalam impor minyak mentah ataupun produk BBM. Harusnya pemerintah bisa efisienkan mekanisme impor. Saya lihat impor itu pakai calo," katanya di Jakarta, Jumat (11/7/2014).

Kurtubi mengatakan, peran mafia migas sangat besar dalam memasok kebutuhan minyak mentah dan produk BBM di dalam negeri. Hal ini perlu dilakukan agar efisiensi APBN segera dilakukan.

"Ini menjadi langkah utama pemerintah dalam memperbaiki rantai pasokan kebutuhan minyak mentah dan produksi BBM," katanya.

Dia berharap, pemberantasan mafia migas menjadi agenda utama pemerintah baru dengan memperbaiki mekanisme impor BBM. "Ini sangat mudah dilakukan dan efeknya sangat luar biasa," terangnya.

Setelah memberantas indikasi mafia migas dalam memasok kebutuhan minyak mentah dan produk BBM, pemerintah kemudian dapat menggenjot pembangunan infrastruktur gas.

Menurut Kurtubi, konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) wajib dimaksimalkan agar ada peralihan yang membuat penggunaan BBM bisa berkurang.

"Sinerginya adalah potong permaianan mafia migas dan kemudian bangun infrastruktur gas. Konversi BBM ke BBG ini harus berjalan karena tanpa subsidi pun harganya jauh lebih murah ketimbang pakai minyak," ujarnya.