BPJS Ketenagakerjaan Cairkan Klaim Rp1,015 Triliun
Rabu, 16 Juli 2014 - 17:15 WIB
BPJS Ketenagakerjaan Cairkan Klaim Rp1,015 Triliun
A
A
A
BANDUNG - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Barat mencatat, penyaluran klaim dan santunan bagi para tenaga kerja hingga periode Juni 2014 mencapai Rp1,015 triliun.
"Tepatnya sebesar Rp1.015.374.925.493 untuk semua jenis program jaminan," ujar Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jabar Iwan Kusnawan, Rabu (16/7/2014).
Di antara berbagai jenis program yang ada dalam BPJS Ketenagakerjaan, pencairan tertinggi terdapat pada Program Jaminan Hari Tua (JHT) yang mencapai Rp922 miliar. Disusul dengan pencairan untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang nilainya sebesar Rp 55,01 miliar.
"Kemudian disusul program Jaminan Kematian (JKm) sebesar Rp34,34 miliar. Kemudian, pada Jasa Konstruksi senilai Rp2,54 miliar, tenaga kerja mandiri (TKM) sejumlah Rp1,21 miliar, dan tenaga kerja perorangan sebesar Rp38 juta," terangnya.
Terkait kepesertaan, Iwan menyebutkan, hingga Juni 2014, jumlah perusahaan yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yaitu sebanyak 32.170 unit. Dari jumlah tersebut, 20.846 unit perusahaan yang aktif dan sisanya sebanyak 11.324 perusahaan merupakan peserta tidak aktif.
Lebih lanjut, Iwan menjelaskan, jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta aktif sebanyak 2.151.593 orang, sedangkan sebanyak 5.226.020 tenaga kerja merupakan peserta non aktif.
"Kami terus berupaya keras menambah kepesertaan. Tahun ini diproyeksikan mencapai 800.000 orang peserta baru. Karena secara nasional, kami punya road map sampai 2018. Kami mencanangkan perlindungan bagi sebanyak 40 juta tenaga kerja. Tahun ini, harapannya, kami dapat meng-cover sebanyak 15,2 juta tenaga kerja," papar Iwan.
Iwan berharap, ke depan bisa melindungi 100% tenaga kerja yang ada di wilayahnya dari desa, kabupaten bahkan hingga tingkat provinsi. Untuk memuluskan pencapaian targetnya, pihak BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jabar bekerja sama dengan aparat pemerintahan setempat yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Uji coba pernah kita lakukan di Subang, Garut, Tasikmalaya, dan Sukabumi. Dan banyak masyarakat yang belum tahu tentang BPJS ini. Makanya kamipun bekerja sama dengan aparat pemerintahan setempat, lsm, dan keorganisasian yang lebih menyentuh masyarakat untuk menyosialisasikan program kami," katanya.
"Tepatnya sebesar Rp1.015.374.925.493 untuk semua jenis program jaminan," ujar Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jabar Iwan Kusnawan, Rabu (16/7/2014).
Di antara berbagai jenis program yang ada dalam BPJS Ketenagakerjaan, pencairan tertinggi terdapat pada Program Jaminan Hari Tua (JHT) yang mencapai Rp922 miliar. Disusul dengan pencairan untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang nilainya sebesar Rp 55,01 miliar.
"Kemudian disusul program Jaminan Kematian (JKm) sebesar Rp34,34 miliar. Kemudian, pada Jasa Konstruksi senilai Rp2,54 miliar, tenaga kerja mandiri (TKM) sejumlah Rp1,21 miliar, dan tenaga kerja perorangan sebesar Rp38 juta," terangnya.
Terkait kepesertaan, Iwan menyebutkan, hingga Juni 2014, jumlah perusahaan yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yaitu sebanyak 32.170 unit. Dari jumlah tersebut, 20.846 unit perusahaan yang aktif dan sisanya sebanyak 11.324 perusahaan merupakan peserta tidak aktif.
Lebih lanjut, Iwan menjelaskan, jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta aktif sebanyak 2.151.593 orang, sedangkan sebanyak 5.226.020 tenaga kerja merupakan peserta non aktif.
"Kami terus berupaya keras menambah kepesertaan. Tahun ini diproyeksikan mencapai 800.000 orang peserta baru. Karena secara nasional, kami punya road map sampai 2018. Kami mencanangkan perlindungan bagi sebanyak 40 juta tenaga kerja. Tahun ini, harapannya, kami dapat meng-cover sebanyak 15,2 juta tenaga kerja," papar Iwan.
Iwan berharap, ke depan bisa melindungi 100% tenaga kerja yang ada di wilayahnya dari desa, kabupaten bahkan hingga tingkat provinsi. Untuk memuluskan pencapaian targetnya, pihak BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jabar bekerja sama dengan aparat pemerintahan setempat yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Uji coba pernah kita lakukan di Subang, Garut, Tasikmalaya, dan Sukabumi. Dan banyak masyarakat yang belum tahu tentang BPJS ini. Makanya kamipun bekerja sama dengan aparat pemerintahan setempat, lsm, dan keorganisasian yang lebih menyentuh masyarakat untuk menyosialisasikan program kami," katanya.
(gpr)
Lihat Juga :
