Pemerintah Siap Gugat Balik Newmont
Senin, 21 Juli 2014 - 19:06 WIB
Pemerintah Siap Gugat Balik Newmont
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian hari ini menggelar rapat koordinasi (rakor) membahas gugatan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) terhadap Pemerintah RI terkait larangan ekspor mineral mentah.
Menko bidang Perekonomian Chairul Tanjung (CT) menyatakan pemerintah siap meladeni gugatan Newmont, dengan menggugat balik perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut di arbitrase berbeda.
"Karena itu, pekan ini akan kita tanggapi gugatan Newmont tersebut. Namun kita juga menyiapkan langkah yang diambil pemerintah RI untuk langkah lanjutan termasuk gugat Newmont di arbitrase berbeda. Seperti kita ketahui ada ICSID, ada UNCITRAL. Jadi kita membuka kemungkinan itu. Tergantung perkembangan dalam sistuasi yang terjadi," ujar CT di Gedung Kemenkeu Jakarta, Senin (21/7/2014).
Namun, dia masih enggan menerangkan bagaimana bentuk gugatan balik yang akan dilakukan pemerintah terhadap perusahaan tambang kelas kakap tersebut.
"Nanti dong pada saat digugat baru kita kasih tahu. Nanti belum akan bisa menjelaskan gugatan apa yang akan dilakukan. Intinya yang pertama tugas kita adalah konsentrasi ladeni gugatan Newmont di ICSID dulu," tutur CT.
Saat ini, pemerintah telah menyiapkan tim teknis menghadapi gugatan Newmont tersebut. Terdiri dari Kemenko, Kemenkumham, Kemen ESDM, Kemenkeu, Kejaksaan Agung, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
"Kita akan lakukan penunjukkan kuasa hukum atau lawyer dari pemerintah RI untuk menghadapi gugatan Newmont. Kedua, menyangkut tentang karena, registration daripada gugatan itu 15 juli, kita diberikan waktu 20 hari untuk menanggapinya, maka minggu ini kita akan segera menanggapi. Karena kalau 20 hari dari 15 itu jatuhnya 3 Agustus, dan pada saat itu kita lagi libur Lebaran," terang dia.
Pria yang dijuluki Anak Singkong ini memastikan, selama Newmont belum menarik gugatannya perundingan tidak akan bisa dilaksanakan.
"Tergantung Newmontnya, kalau dia tarik diri, kita akan lakukan perundingan lagi. Kan kita sudah katakan, perundingan tidak akan kita lakukan sebelum Newmont mencabut gugatan arbitrase," tandasnya.
Menko bidang Perekonomian Chairul Tanjung (CT) menyatakan pemerintah siap meladeni gugatan Newmont, dengan menggugat balik perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut di arbitrase berbeda.
"Karena itu, pekan ini akan kita tanggapi gugatan Newmont tersebut. Namun kita juga menyiapkan langkah yang diambil pemerintah RI untuk langkah lanjutan termasuk gugat Newmont di arbitrase berbeda. Seperti kita ketahui ada ICSID, ada UNCITRAL. Jadi kita membuka kemungkinan itu. Tergantung perkembangan dalam sistuasi yang terjadi," ujar CT di Gedung Kemenkeu Jakarta, Senin (21/7/2014).
Namun, dia masih enggan menerangkan bagaimana bentuk gugatan balik yang akan dilakukan pemerintah terhadap perusahaan tambang kelas kakap tersebut.
"Nanti dong pada saat digugat baru kita kasih tahu. Nanti belum akan bisa menjelaskan gugatan apa yang akan dilakukan. Intinya yang pertama tugas kita adalah konsentrasi ladeni gugatan Newmont di ICSID dulu," tutur CT.
Saat ini, pemerintah telah menyiapkan tim teknis menghadapi gugatan Newmont tersebut. Terdiri dari Kemenko, Kemenkumham, Kemen ESDM, Kemenkeu, Kejaksaan Agung, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
"Kita akan lakukan penunjukkan kuasa hukum atau lawyer dari pemerintah RI untuk menghadapi gugatan Newmont. Kedua, menyangkut tentang karena, registration daripada gugatan itu 15 juli, kita diberikan waktu 20 hari untuk menanggapinya, maka minggu ini kita akan segera menanggapi. Karena kalau 20 hari dari 15 itu jatuhnya 3 Agustus, dan pada saat itu kita lagi libur Lebaran," terang dia.
Pria yang dijuluki Anak Singkong ini memastikan, selama Newmont belum menarik gugatannya perundingan tidak akan bisa dilaksanakan.
"Tergantung Newmontnya, kalau dia tarik diri, kita akan lakukan perundingan lagi. Kan kita sudah katakan, perundingan tidak akan kita lakukan sebelum Newmont mencabut gugatan arbitrase," tandasnya.
(izz)
Lihat Juga :
