BTN Minta Jadi Bank Fokus Perumahan
BTN Minta Jadi Bank Fokus Perumahan
A
A
A
BEKASI - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) meminta kepada pemerintah yang baru untuk segera menjadikan perseroan sebagai bank fokus perumahan. Selain untuk memenuhi kebutuhan perumahan rakyat, keinginan tersebut juga sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API).
"Sudah selayaknya BTN menjadi bank fokus perumahan. Pemerintahan baru nanti harus memperhatikan hal itu," ujar Direktur Utama BTN Maryono usai melepas peserta mudik gratis di Bekasi, Selasa (22/7/2014).
Menurut Maryono, peranan pemerintah sangat penting dalam memberikan rumah yang layak bagi rakyatnya. Sedangkan, BTN siap menjadi jembatan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut dalam hal pembiayaan perumahan.
Maryono menegaskan, defisit ketersediaan rumah (backlog) perumahan sebanyak 15 juta saat ini harus terus dikurangi. Untuk itu, dukungan pemerintah dalam hal pembiayaan KPR bersubsidi sangat penting.
"Setiap tahunnya rumah yang harus dibangun sekitar 300 ribu-400 ribu unit. Pemerintah setiap tahunnya harus menganggarkan dana dari APBN untuk rumah rakyat sekitar Rp10 triliun," jelasnya.
Namun, kekurangan dana untuk membangun rumah tersebut, lanjut dia, bisa diatasi dengan adanya tabungan perumahan rakyat. "Jadi pembentukan tabungan perumahan sangat mendesak," katanya.
Maryono berharap, nantinya pemerintahan yang baru bisa mengubah aturan mengenai pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi yang tadinya hanya untuk rumah susun, bisa juga diberikan untuk rumah tapak.
"Bagi masyarakat di pinggiran kota dan daerah masih banyak yang ingin memiliki rumah tapak dan jarang dibangun rumah susun di daerah tersebut," tegasnya.
Sedangkan sebagai bankir, Maryono mengaku bahwa pemerintahan yang baru harus bisa memperbaiki kestabilan ekonomi agar sektor riil bisa terus tumbuh. Perbaikan yang perlu dilakukan, yakni nilai kurs dan suku bunga acuan (BI Rate).
"Sudah selayaknya BTN menjadi bank fokus perumahan. Pemerintahan baru nanti harus memperhatikan hal itu," ujar Direktur Utama BTN Maryono usai melepas peserta mudik gratis di Bekasi, Selasa (22/7/2014).
Menurut Maryono, peranan pemerintah sangat penting dalam memberikan rumah yang layak bagi rakyatnya. Sedangkan, BTN siap menjadi jembatan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut dalam hal pembiayaan perumahan.
Maryono menegaskan, defisit ketersediaan rumah (backlog) perumahan sebanyak 15 juta saat ini harus terus dikurangi. Untuk itu, dukungan pemerintah dalam hal pembiayaan KPR bersubsidi sangat penting.
"Setiap tahunnya rumah yang harus dibangun sekitar 300 ribu-400 ribu unit. Pemerintah setiap tahunnya harus menganggarkan dana dari APBN untuk rumah rakyat sekitar Rp10 triliun," jelasnya.
Namun, kekurangan dana untuk membangun rumah tersebut, lanjut dia, bisa diatasi dengan adanya tabungan perumahan rakyat. "Jadi pembentukan tabungan perumahan sangat mendesak," katanya.
Maryono berharap, nantinya pemerintahan yang baru bisa mengubah aturan mengenai pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi yang tadinya hanya untuk rumah susun, bisa juga diberikan untuk rumah tapak.
"Bagi masyarakat di pinggiran kota dan daerah masih banyak yang ingin memiliki rumah tapak dan jarang dibangun rumah susun di daerah tersebut," tegasnya.
Sedangkan sebagai bankir, Maryono mengaku bahwa pemerintahan yang baru harus bisa memperbaiki kestabilan ekonomi agar sektor riil bisa terus tumbuh. Perbaikan yang perlu dilakukan, yakni nilai kurs dan suku bunga acuan (BI Rate).
(rna)
Explore More