Instansi Harus Umumkan Lowongan CPNS 18-29 Agustus
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar melalui Sekretaris Menteri Tasdik Kinanto telah mengirimkan surat bernomor: B/2870/M.PAN/7/2014 tertanggal 25 Juli 2014 kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah agar mematuhi jadwal kegiatan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2014.
Dalam lampiran surat itu disebutkan, bahwa pengumuman lowongan CPNS di masing-masing instansi pemerintah (Pusat dan Daerah) harus sudah dilakukan pada periode tanggal 18-29 Agustus 2014, sementara pendaftaran CPNS secara online melalui portal nasional: http://panselnas.menpan.go.id atau sscn.bkn.go.id harus dilakukan pada 20 Agustus–3 September 2014.
Terkait dengan hal itu, Menteri PAN-RB meminta para Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah agar segera menyampaikan syarat pendaftaran ke Kantor Kementerian PAN-RB selambat-lembatnya pada 6-8 Agustus 2014.
“Perlu kami beritahukan, bahwa sampai dengan tanggal 25 Juli 2014, hanya 34 instansi yang sudah menyampaikan syarat pendaftaran CPNS sebagaimana dimaksud,” bunyi surat Menteri PAN-RB yang ditandangani oleh Sekretaris Menteri Tasdik Kinanto itu.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, instansi-instansi Pemerintah Pusat yang mendapatkan alokasi penerimaan CPNS pada 2014 adalah:
Kementerian
1. Kementerian Riset dan Teknologi
2. Kementerian Lingkungan Hidup
3. Kementerian BUMN
4. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6. Kementerian Pemuda Olahraga
7. Kementerian Perumahan Rakyat
8. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
9. Kementerian Dalam Negeri
10. Kementerian Luar Negeri
11. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
12. Kementerian Keuangan
13. Kementerian Pertanian
14. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
15. Kementerian Perhubungan
16. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
17. Kementerian Kesehatan
18. Kementerian Agama
19. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
20. Kementerian Sosial
21. Kementerian Kehutanan
22. Kementerian Kelautan dan Perikanan
23. Kementerian Komunikasi dan Informatika
24. Kementerian Perdagangan
25. Kementerian Perindustrian
26. Kementerian Pekerjaan Umum
27. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
28. Kementerian Sekretariat Negara
29. Kementerian PPN/Bappenas
Lembaga Pemerintah Non Kementerian
1. Arsip Nasional RI (ANRI)
2. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
3. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
4. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
5. Badan Pusat Statistik (BPS)
6. Badan Inteljen Negara (BIN)
7. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)
8. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
9. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)
10. Badan Informasi Geospasial (BIG)
11. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
12. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
13. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
14. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
15. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
16. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
17. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
18. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
19. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
20. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
21. Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
22. Badan SAR Nasional
23. Badan Narkotika Nasional (BNN)
24. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
25. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
26. Badan Koordinasi Kemanan Laut (Bakorkamla)
27. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
28. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
29. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI (BNPT)
Lembaga Negara
1. Kejaksaan Agung RI
2. Sekretariat Kabinet
Sekretariat Lembaga Negara
1. Sekretariat Jenderal BPK
2. Sekretariat Jenderal MPR
3. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
4. Sekretariat DPD RI
5. Sekretariat Mahkamah Konstitusi
6. Sekretariat Komisi Yudisial
7. Sekretariat KPU
8. Sekretariat Ombudsman RI
Dalam lampiran surat itu disebutkan, bahwa pengumuman lowongan CPNS di masing-masing instansi pemerintah (Pusat dan Daerah) harus sudah dilakukan pada periode tanggal 18-29 Agustus 2014, sementara pendaftaran CPNS secara online melalui portal nasional: http://panselnas.menpan.go.id atau sscn.bkn.go.id harus dilakukan pada 20 Agustus–3 September 2014.
Terkait dengan hal itu, Menteri PAN-RB meminta para Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah agar segera menyampaikan syarat pendaftaran ke Kantor Kementerian PAN-RB selambat-lembatnya pada 6-8 Agustus 2014.
“Perlu kami beritahukan, bahwa sampai dengan tanggal 25 Juli 2014, hanya 34 instansi yang sudah menyampaikan syarat pendaftaran CPNS sebagaimana dimaksud,” bunyi surat Menteri PAN-RB yang ditandangani oleh Sekretaris Menteri Tasdik Kinanto itu.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, instansi-instansi Pemerintah Pusat yang mendapatkan alokasi penerimaan CPNS pada 2014 adalah:
Kementerian
1. Kementerian Riset dan Teknologi
2. Kementerian Lingkungan Hidup
3. Kementerian BUMN
4. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6. Kementerian Pemuda Olahraga
7. Kementerian Perumahan Rakyat
8. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
9. Kementerian Dalam Negeri
10. Kementerian Luar Negeri
11. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
12. Kementerian Keuangan
13. Kementerian Pertanian
14. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
15. Kementerian Perhubungan
16. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
17. Kementerian Kesehatan
18. Kementerian Agama
19. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
20. Kementerian Sosial
21. Kementerian Kehutanan
22. Kementerian Kelautan dan Perikanan
23. Kementerian Komunikasi dan Informatika
24. Kementerian Perdagangan
25. Kementerian Perindustrian
26. Kementerian Pekerjaan Umum
27. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
28. Kementerian Sekretariat Negara
29. Kementerian PPN/Bappenas
Lembaga Pemerintah Non Kementerian
1. Arsip Nasional RI (ANRI)
2. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
3. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
4. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
5. Badan Pusat Statistik (BPS)
6. Badan Inteljen Negara (BIN)
7. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)
8. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
9. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)
10. Badan Informasi Geospasial (BIG)
11. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
12. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
13. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
14. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
15. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
16. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
17. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
18. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
19. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
20. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
21. Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
22. Badan SAR Nasional
23. Badan Narkotika Nasional (BNN)
24. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
25. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
26. Badan Koordinasi Kemanan Laut (Bakorkamla)
27. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
28. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
29. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI (BNPT)
Lembaga Negara
1. Kejaksaan Agung RI
2. Sekretariat Kabinet
Sekretariat Lembaga Negara
1. Sekretariat Jenderal BPK
2. Sekretariat Jenderal MPR
3. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
4. Sekretariat DPD RI
5. Sekretariat Mahkamah Konstitusi
6. Sekretariat Komisi Yudisial
7. Sekretariat KPU
8. Sekretariat Ombudsman RI
(gpr)