CT Bantah Pemerintah Tidak Transparan Soal Freeport
Selasa, 05 Agustus 2014 - 19:58 WIB
CT Bantah Pemerintah Tidak Transparan Soal Freeport
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Chairul Tandjung membantah pemberitaan di media yang menyatakan bahwa pemerintah tidak transparan dalam isu renegosiasi yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia.
"Saya baca di media ada yang menyatakan pemerintah tidak transparan. Jadi enggak ada yang nggak transparan, seluruh poin (enam poin) renegosiasi Freeport sudah semua tau," tegas dia di Kantor Kemenko Jakarta, Selasa (5/8/2014).
Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini Freeport sudah bersedia menandatangani perjanjian Memorandum of Understanding (MoU) sesuai keinginan pemerintah Indonesia tanpa unsur paksaan. Dengan demikian, Freeport sudah bisa mengekspor produknya besok.
"Tidak ada unsur paksaan apalagi unsur transaksi. Tidak ada yang mampu menyuap saya. Semua dilakukan sangat terbuka dan hasilnya demi keuntungan Indonesia, kepentingan nasional Indonesia. Kalo MoU sudah ditandatangani, mereka sudah sesuai kesepakatan maka mereka bisa sudah bisa melakukan ekspor dengan harapan yang ada," tandasnya.
Adapun enam poin renegosiasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba adalah mengenai pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri (smelter), pengurangan luas lahan tambang, perubahan perpanjangan kontrak menjadi izin usaha pertambangan (IUP), kenaikan royalti untuk penerimaan negara, divestasi, serta penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri.
"Saya baca di media ada yang menyatakan pemerintah tidak transparan. Jadi enggak ada yang nggak transparan, seluruh poin (enam poin) renegosiasi Freeport sudah semua tau," tegas dia di Kantor Kemenko Jakarta, Selasa (5/8/2014).
Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini Freeport sudah bersedia menandatangani perjanjian Memorandum of Understanding (MoU) sesuai keinginan pemerintah Indonesia tanpa unsur paksaan. Dengan demikian, Freeport sudah bisa mengekspor produknya besok.
"Tidak ada unsur paksaan apalagi unsur transaksi. Tidak ada yang mampu menyuap saya. Semua dilakukan sangat terbuka dan hasilnya demi keuntungan Indonesia, kepentingan nasional Indonesia. Kalo MoU sudah ditandatangani, mereka sudah sesuai kesepakatan maka mereka bisa sudah bisa melakukan ekspor dengan harapan yang ada," tandasnya.
Adapun enam poin renegosiasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba adalah mengenai pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri (smelter), pengurangan luas lahan tambang, perubahan perpanjangan kontrak menjadi izin usaha pertambangan (IUP), kenaikan royalti untuk penerimaan negara, divestasi, serta penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri.
(gpr)
Lihat Juga :
