Menperin: Mobil Pribadi Tak Boleh Pakai BBM Subsidi
Menperin: Mobil Pribadi Tak Boleh Pakai BBM Subsidi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat mengatakan, pihaknya sepakat dengan usulan Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian agar mobil pribadi tidak menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"Tentu keinginan dari saya pribadi sih, saya ikut pendapat Menko agar one day nggak tau kapan, secepatnya ada pengaturan mengenai mobil pribadi enggak perlu menggunakan BBM subsidi," ujar dia usai acara Halal Bihalal di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Jakarta, Rabu (6/8/2014).
Lebih lanjut dia mengatakan, untuk mobil komersial tidak perlu diaikkan sebab mereka memberikan multi player effect bagi perekonomian Indonesia.
"Pokoknya BBM bersubsidi tidak lagi dikenakan kepada mobil pribadi. Untuk komersial oke karena itu memberikan multi player effect kepada kegiatan ekonomi dan masyarakat yang lain," imbuh dia.
Bahkan Mantan Ketua Kadin ini menuturkan, wacana ini sudah dibicarakan Dan dikaji oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Komite Ekonomi Nasional (KEN).
"Itu sudah pernah dibicarakan di Kadin, KEN. Tetapi secara resmi disampaikan kepada pemerintah, saya kira belum. Saya ngomong sebagai pribadi saja," terangnya.
Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi yang diatur pemerintah tersebut, lanjut dia, untuk menyikapi subsidi BBM yang terbatas.
"Saya kira apa yang diatur dalam rangka menyikapi subsidi yang terbatas. Sehingga bisa diatur untuk selesai budget tahun depan. Saya Kira kita ikuti aja itu," tukas dia.
"Tentu keinginan dari saya pribadi sih, saya ikut pendapat Menko agar one day nggak tau kapan, secepatnya ada pengaturan mengenai mobil pribadi enggak perlu menggunakan BBM subsidi," ujar dia usai acara Halal Bihalal di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Jakarta, Rabu (6/8/2014).
Lebih lanjut dia mengatakan, untuk mobil komersial tidak perlu diaikkan sebab mereka memberikan multi player effect bagi perekonomian Indonesia.
"Pokoknya BBM bersubsidi tidak lagi dikenakan kepada mobil pribadi. Untuk komersial oke karena itu memberikan multi player effect kepada kegiatan ekonomi dan masyarakat yang lain," imbuh dia.
Bahkan Mantan Ketua Kadin ini menuturkan, wacana ini sudah dibicarakan Dan dikaji oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Komite Ekonomi Nasional (KEN).
"Itu sudah pernah dibicarakan di Kadin, KEN. Tetapi secara resmi disampaikan kepada pemerintah, saya kira belum. Saya ngomong sebagai pribadi saja," terangnya.
Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi yang diatur pemerintah tersebut, lanjut dia, untuk menyikapi subsidi BBM yang terbatas.
"Saya kira apa yang diatur dalam rangka menyikapi subsidi yang terbatas. Sehingga bisa diatur untuk selesai budget tahun depan. Saya Kira kita ikuti aja itu," tukas dia.
(gpr)
Explore More