Gapmmi: Pembatasan BBM Bersubsidi Sulitkan Pengusaha
Rabu, 06 Agustus 2014 - 17:16 WIB
Gapmmi: Pembatasan BBM Bersubsidi Sulitkan Pengusaha
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adi S Lukman mengatakan, kebijakan pembatasan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di beberapa wilayah justru menyulitkan pengusaha.
"Karena, kalau pembatasan subsidi akan terjadi ketidakseimbangan lagi, yang dapat kesempatan subsidi bisa murah, yang enggak dapat akan mahal. Apalagi tempatnya tertentu yang bisa dapat subsidi akan bikin ketidakseimbangan dan menyulitkan pengusaha," tutur dia di Kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (6/8/2014).
Menurutnya, kebijakan pembatasan tersebut tidak signifikan. Lebih baik harga BBM bersubsidi dinaikkan, ketimbang hanya dibatasi.
"BBM ini agak aneh, kenapa enggak langsung naik harga saja? Karena kalau pembatasan subsidi akan terjadi ketidakseimbangan," imbuhnya.
Bahkan dia menegaskan, pihaknya dari dulu mendorong agar BBM bersubsidi dihapus. Namun penghapusan tersebut harus terencana dengan baik, dan tidak mendadak.
"Baik asosiasi, Kadin sudah lama mendorong kalau memang mau dihapus, silakan dihapus. Tapi harus terencana dengan baik, bukan dadakan. Kalau dibatasi seperti ini jadi enggak jelas siapa yang dapat subsidi, siapa yang enggak dapat," pungkas Adi.
"Karena, kalau pembatasan subsidi akan terjadi ketidakseimbangan lagi, yang dapat kesempatan subsidi bisa murah, yang enggak dapat akan mahal. Apalagi tempatnya tertentu yang bisa dapat subsidi akan bikin ketidakseimbangan dan menyulitkan pengusaha," tutur dia di Kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (6/8/2014).
Menurutnya, kebijakan pembatasan tersebut tidak signifikan. Lebih baik harga BBM bersubsidi dinaikkan, ketimbang hanya dibatasi.
"BBM ini agak aneh, kenapa enggak langsung naik harga saja? Karena kalau pembatasan subsidi akan terjadi ketidakseimbangan," imbuhnya.
Bahkan dia menegaskan, pihaknya dari dulu mendorong agar BBM bersubsidi dihapus. Namun penghapusan tersebut harus terencana dengan baik, dan tidak mendadak.
"Baik asosiasi, Kadin sudah lama mendorong kalau memang mau dihapus, silakan dihapus. Tapi harus terencana dengan baik, bukan dadakan. Kalau dibatasi seperti ini jadi enggak jelas siapa yang dapat subsidi, siapa yang enggak dapat," pungkas Adi.
(izz)
Lihat Juga :
