DEN Sebut Pembatasan BBM Subsidi Kebijakan Dadakan
Kamis, 07 Agustus 2014 - 11:31 WIB
DEN Sebut Pembatasan BBM Subsidi Kebijakan Dadakan
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah belum lama ini mengeluarkan kebijakan mengenai penghematan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, dengan melakukan pembatasan penjualan solar dan premium di Jakarta Pusat dan tidak menjual premium di jalan tol.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari unsur akademisi, Tumiran mengatakan bahwa kebijakan tersebut mendadak lantaran sebelumnya tidak dilakukan sinkronasi dan koordinasi dengan sejumlah pihak, sehingga memberatkan kementerian lain, seperti Kementerian Perhubungan dalam hal transportasi dan Kementerian Perdagangan dalam hal angkutan logistik.
"Pembatasan di Jakarta Pusat itu mendadak, kebijakan tidak sinkron. Seharusnya kebijakan itu terkoodinasi, baru ambil keputusan. Rajin-rajin kumpul barenglah pemerintah," kata Tumiran ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (7/8/2014).
Menurut Tumiran, kebijakan tidak sinkron dan membuat masyarakat tidak siap. "Orang juga tidak tahu bisa begitu. Bisa dibilang, itu kebijakan dadakan," katanya.
Tumiran menyarankan pemerintah bahwa dalam melakukan penghematan, seharusnya bisa dilakukan dengan mengurangi kebocoran dan penyelundupan BBM bersubsidi. Pemerintah diminta menindak dan menyadarkan masyarakan bahwa tindakan penyelundupan sangat merugikan negara.
Namun, dia mengaku tidak mengetahui angka pasti mengenai jumlah kebocoran BBM bersubsidi akibat penyelundupan yang dilakukan oknum.
"Bocor yang bocorkan rakyat Indonesia. Sebenarnya harus ada kesadaran. Pemerintah mengawasi. Saya tidak tahu data pasti, data kebocoran itu," tutupnya.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari unsur akademisi, Tumiran mengatakan bahwa kebijakan tersebut mendadak lantaran sebelumnya tidak dilakukan sinkronasi dan koordinasi dengan sejumlah pihak, sehingga memberatkan kementerian lain, seperti Kementerian Perhubungan dalam hal transportasi dan Kementerian Perdagangan dalam hal angkutan logistik.
"Pembatasan di Jakarta Pusat itu mendadak, kebijakan tidak sinkron. Seharusnya kebijakan itu terkoodinasi, baru ambil keputusan. Rajin-rajin kumpul barenglah pemerintah," kata Tumiran ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (7/8/2014).
Menurut Tumiran, kebijakan tidak sinkron dan membuat masyarakat tidak siap. "Orang juga tidak tahu bisa begitu. Bisa dibilang, itu kebijakan dadakan," katanya.
Tumiran menyarankan pemerintah bahwa dalam melakukan penghematan, seharusnya bisa dilakukan dengan mengurangi kebocoran dan penyelundupan BBM bersubsidi. Pemerintah diminta menindak dan menyadarkan masyarakan bahwa tindakan penyelundupan sangat merugikan negara.
Namun, dia mengaku tidak mengetahui angka pasti mengenai jumlah kebocoran BBM bersubsidi akibat penyelundupan yang dilakukan oknum.
"Bocor yang bocorkan rakyat Indonesia. Sebenarnya harus ada kesadaran. Pemerintah mengawasi. Saya tidak tahu data pasti, data kebocoran itu," tutupnya.
(rna)
Lihat Juga :
