Stop Solar ke PLN, Pertamina Dinilai Korbankan Rakyat
Kamis, 07 Agustus 2014 - 11:51 WIB
Stop Solar ke PLN, Pertamina Dinilai Korbankan Rakyat
A
A
A
JAKARTA - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari unsur akademisi, Tumiran ikut mengomentari terkait rencana kebijakan Pertamina yang akan menyetop suplai solar untuk PLN.
Kebijakan ini diambil karena tidak adanya kesepakatan harga penjualan solar antara Pertamina dan PLN. Selain itu, PLN masih punya utang sekitar Rp6 triliun.
Menurutnya, kebijakan yang diambil Pertamina terkesan dadakan dan akan mengorbankan rakyat. Pertamina dan PLN seharusnya bisa mencari jalan keluar lain selain penyetopan suplai solar ke PLN.
"Sekarang ini sebenarnya harus dibikin suatu planning bahan bakar lain, misalnya solar diganti gas. Tapi tidak semudah itu. Harus ada planning, skenario dan dukungan infrastruktur. Sekarang ini mendadak yang jadi korban masyarakat, rakyat sendiri," terang dia ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (7/8/2014).
Tumiran menyarankan pemerintah ikut campur untuk melakukan sinkronasi kebijakan hulu dan hilir di Indonesia. Penyetopan solar terjadi karena tidak adanya sinkronisasi dari pemerintah.
"Kalaupun nanti subsidi itu pemerintah nutup PLN. Sebenarnya harus ada sinkronisasi kebijakan hulu dan hilir. Biaya produksi PLN harus dihitung juga," pungkasnya.
Kebijakan ini diambil karena tidak adanya kesepakatan harga penjualan solar antara Pertamina dan PLN. Selain itu, PLN masih punya utang sekitar Rp6 triliun.
Menurutnya, kebijakan yang diambil Pertamina terkesan dadakan dan akan mengorbankan rakyat. Pertamina dan PLN seharusnya bisa mencari jalan keluar lain selain penyetopan suplai solar ke PLN.
"Sekarang ini sebenarnya harus dibikin suatu planning bahan bakar lain, misalnya solar diganti gas. Tapi tidak semudah itu. Harus ada planning, skenario dan dukungan infrastruktur. Sekarang ini mendadak yang jadi korban masyarakat, rakyat sendiri," terang dia ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (7/8/2014).
Tumiran menyarankan pemerintah ikut campur untuk melakukan sinkronasi kebijakan hulu dan hilir di Indonesia. Penyetopan solar terjadi karena tidak adanya sinkronisasi dari pemerintah.
"Kalaupun nanti subsidi itu pemerintah nutup PLN. Sebenarnya harus ada sinkronisasi kebijakan hulu dan hilir. Biaya produksi PLN harus dihitung juga," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
