Organda Usul Peraturan Hanya untuk Angkutan Industri
Organda Usul Peraturan Hanya untuk Angkutan Industri
A
A
A
CIREBON - Pembatasan penjualan solar bersubsidi diusulkan hanya untuk angkutan industri. Sebagian nelayan di Pantura pun beberapa hari terakhir mengeluhkan kelangkaan solar.
Sekretaris Oraganisasi Angkutan Darat (Organda) Cirebon Karsono mengusulkan, pembatasan solar bersubsidi tidak perlu diberlakukan bagi angkutan logistik dan angkutan umum. Menurut dia, hingga kini angkutan umum melayani masyarakat berekonomi menengah ke bawah.
"Makanya kami usulkan pembatasan penjualan solar bersubsidi cuma untuk angkutan industri saja," ungkap dia.
Pihaknya sendiri menolak aturan pembatasan waktu pelayanan penjualan solar bersubsidi. Dia mengingatkan, persentase jumlah angkutan umum lebih rendah dibanding kendaraan pribadi maupun dunia industri. Hingga kini pihaknya mendapat banyak keluhan dari para pengusaha angkutan umum.
"Kami sendiri menimbang, jika menaikkan tarif maka akan menimbulkan gejolak, terutama di kalangan masyarakat yang biasa menggunakan angkutan umum kelas ekonomi. Sementara jika berhenti beroperasi, akan membuat awak angkutan umum. Makanya kami minta aturan ini tak disamaratakan," beber dia.
Kalaupun aturan tersebut dilaksanakan, lanjut dia, harus ada solusi bagi angkutan umum seperti penggunaan bahan bakar gas (BBG) yang saat ini pelaksanaannya masih jalan di tempat.
Sejauh ini pihaknya sendiri masih mengkaji rencana kenaikan tarif sejumlah angkutan umum. Namun dia mengaku, belum diterapkan sebab hingga kini untuk memperoleh solar bersubsidi terhitung masih mudah.
Sementara itu, ratusan nelayan di pantura mengeluhkan ketiadaan solar selama sekitar satu minggu untuk perahu mereka. Seorang nelayan asal Losari, Kabupaten Cirebon, Amir mengaku, beberapa hari tak melaut akibat kesulitan mendapat solar.
"Biasanya di stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) mudah diperoleh, tapi sudah lima hari ini tak dapat," keluh dia.
Dia pun terpaksa membeli solar ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di sekitar Losari. Meski hanya dapat membelinya secara terbatas, dia mengaku bersyukur karena dengan begitu dirinya tetap bisa melaut.
Sekretaris Oraganisasi Angkutan Darat (Organda) Cirebon Karsono mengusulkan, pembatasan solar bersubsidi tidak perlu diberlakukan bagi angkutan logistik dan angkutan umum. Menurut dia, hingga kini angkutan umum melayani masyarakat berekonomi menengah ke bawah.
"Makanya kami usulkan pembatasan penjualan solar bersubsidi cuma untuk angkutan industri saja," ungkap dia.
Pihaknya sendiri menolak aturan pembatasan waktu pelayanan penjualan solar bersubsidi. Dia mengingatkan, persentase jumlah angkutan umum lebih rendah dibanding kendaraan pribadi maupun dunia industri. Hingga kini pihaknya mendapat banyak keluhan dari para pengusaha angkutan umum.
"Kami sendiri menimbang, jika menaikkan tarif maka akan menimbulkan gejolak, terutama di kalangan masyarakat yang biasa menggunakan angkutan umum kelas ekonomi. Sementara jika berhenti beroperasi, akan membuat awak angkutan umum. Makanya kami minta aturan ini tak disamaratakan," beber dia.
Kalaupun aturan tersebut dilaksanakan, lanjut dia, harus ada solusi bagi angkutan umum seperti penggunaan bahan bakar gas (BBG) yang saat ini pelaksanaannya masih jalan di tempat.
Sejauh ini pihaknya sendiri masih mengkaji rencana kenaikan tarif sejumlah angkutan umum. Namun dia mengaku, belum diterapkan sebab hingga kini untuk memperoleh solar bersubsidi terhitung masih mudah.
Sementara itu, ratusan nelayan di pantura mengeluhkan ketiadaan solar selama sekitar satu minggu untuk perahu mereka. Seorang nelayan asal Losari, Kabupaten Cirebon, Amir mengaku, beberapa hari tak melaut akibat kesulitan mendapat solar.
"Biasanya di stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) mudah diperoleh, tapi sudah lima hari ini tak dapat," keluh dia.
Dia pun terpaksa membeli solar ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di sekitar Losari. Meski hanya dapat membelinya secara terbatas, dia mengaku bersyukur karena dengan begitu dirinya tetap bisa melaut.
(gpr)
Explore More