Pemerintah Diminta Genjot Infrastruktur BBG
Pemerintah Diminta Genjot Infrastruktur BBG
A
A
A
JAKARTA - Pengamat minyak dan gas bumi Center for Petroleum and Energy Economics Studies Kurtubi menilai bahwa mengurangi jumlah subsidi bahan bakar minyak (BBM) jelas merugikan dan memberatkan masyarakat.
Karena itu, untuk meringankan beban masyarakat, program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) diminta terus digenjot, terutama masalah infrastrukturnya.
"Pemerintah harus sesegera mungkin membangun infrasturktur BBG. Karena harga gas itu sekalipun tidak adanya kegiatan subsidi, jauh lebih murah. Sekarang masalahnya, infrastruktur BBG di negara kita itu kan minim. Jelas tidak bisa direalisasikan," ujar dia kepada Sindonews di Jakarta, Minggu (10/8/2014).
Kurtubi menuturkan, masalah bahan bakar ini akan menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah mendatang. Pasalnya, pembatasan BBM bersubsidi memberi dampak pada sulitnya angkutan umum memperoleh bahan bakar.
"Dengan adanya pembatasan ini, mereka akan kesulitan sendiri. Misalnya, jika di jalan tol tiba-tiba bensin habis, sedangkan premium dan solar dibatasi, maka mereka mau nggak mau harus beli pertamax yang harganya mahal," ujar Kurtubi.
Kurtubi menegaskan bahwa jika pada masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memikirkan dan merealisasikan masalah konversi BBM ke BBG dengan membuat infrastrukturnya, maka dapat dipastikan masalah bahan bakar untuk kendaraan akan berangsur pulih, sehingga masyarakat menjadi tidak terbebani.
Sementara Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Darmaningtyas berpendapat, kebijakan pemanfaatan bahan bakar alternatif seharusnya sejak dulu diterapkan secara tegas.
"Masyarakat kita itu yang berada di kawasan Nusa Tenggara Timur, yang memiliki potensi besar untuk menanam pohon jarak itu sudah menanam mereka di sana. Namun karena kebijakannya dari pemerintah itu tidak pernah jelas, masyarakat NTT pun rugi besar," ujar Darma.
Menurut Darma, kerugian besar tersebut dan kekecewaan kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat NTT yang menilai plin plan program pemerintah terkait biofuel.
"Seandainya pada waktu itu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pertamina memiliki program yang jelas mengenai biofuel, mungkin partisipasi masyarakat itu akan terasakan manfaatnya pada saat ini dan pemerintah juga tidak perlu mengorbankan angkutan umum untuk mengurangi subsidi BBM," tandas dia.
Karena itu, untuk meringankan beban masyarakat, program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) diminta terus digenjot, terutama masalah infrastrukturnya.
"Pemerintah harus sesegera mungkin membangun infrasturktur BBG. Karena harga gas itu sekalipun tidak adanya kegiatan subsidi, jauh lebih murah. Sekarang masalahnya, infrastruktur BBG di negara kita itu kan minim. Jelas tidak bisa direalisasikan," ujar dia kepada Sindonews di Jakarta, Minggu (10/8/2014).
Kurtubi menuturkan, masalah bahan bakar ini akan menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah mendatang. Pasalnya, pembatasan BBM bersubsidi memberi dampak pada sulitnya angkutan umum memperoleh bahan bakar.
"Dengan adanya pembatasan ini, mereka akan kesulitan sendiri. Misalnya, jika di jalan tol tiba-tiba bensin habis, sedangkan premium dan solar dibatasi, maka mereka mau nggak mau harus beli pertamax yang harganya mahal," ujar Kurtubi.
Kurtubi menegaskan bahwa jika pada masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memikirkan dan merealisasikan masalah konversi BBM ke BBG dengan membuat infrastrukturnya, maka dapat dipastikan masalah bahan bakar untuk kendaraan akan berangsur pulih, sehingga masyarakat menjadi tidak terbebani.
Sementara Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Darmaningtyas berpendapat, kebijakan pemanfaatan bahan bakar alternatif seharusnya sejak dulu diterapkan secara tegas.
"Masyarakat kita itu yang berada di kawasan Nusa Tenggara Timur, yang memiliki potensi besar untuk menanam pohon jarak itu sudah menanam mereka di sana. Namun karena kebijakannya dari pemerintah itu tidak pernah jelas, masyarakat NTT pun rugi besar," ujar Darma.
Menurut Darma, kerugian besar tersebut dan kekecewaan kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat NTT yang menilai plin plan program pemerintah terkait biofuel.
"Seandainya pada waktu itu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pertamina memiliki program yang jelas mengenai biofuel, mungkin partisipasi masyarakat itu akan terasakan manfaatnya pada saat ini dan pemerintah juga tidak perlu mengorbankan angkutan umum untuk mengurangi subsidi BBM," tandas dia.
(rna)
Explore More