Kemenkeu Segera Bahas Harga Jual Solar Pertamina ke PLN
Senin, 11 Agustus 2014 - 17:17 WIB
Kemenkeu Segera Bahas Harga Jual Solar Pertamina ke PLN
A
A
A
JAKARTA - Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menegaskan, persoalan dua perusahaan negara yang masih bersengketa yaitu PT Pertamina dan PT PLN harus menjalani pengkajian dan pembahasan menyeluruh.
"Kita mau merapatkan dulu dan kita mau lihat masalahnya secara lengkap. Ini banyak pihak yang belum tahu persis tentang duduk masalahnya. Kita enggak mau sepotong-potong. Kita mau diskusikan secara lengkap. Jadi mereka tahu situasi lengkapnya dan bagaimana," ujarnya di Jakarta usai rapat koordinasi dengan Kementerian Perekonomian, Senin (11/8/2014).
Karena itu, pihaknya akan melihat bersama jawaban yang sebenarnya. Selain itu, juga akan membuka rapat pada Rabu, kemudian melihat bersama-sama mengenai mana tanggung jawab pemerintah dan mana yang tanggung jawab BUMN.
"Nanti akan ada audit juga. Kita enggak bisa sepihak saling memaksa. Kita akan panggil Pertamina, PLN, kemudian kementerian yang kita undang adalah ESDM, BUMN, dan Keuangan," ungkap dia.
Askolani menjelaskan, dengan masalah kerugian yang dialami Pertamina, pihaknya akan mengamati kerugian yang dialami salah satu perusahan pelat merah tersebut.
"Nanti kita lihat ruginya mereka. Rugi apanya kita cek dulu, enggak boleh langsung bilang. Kita mau lihat ruginya di mana. Karena ini klaim, kalau masalah ungkapan kerugian itu. Nah, klaim ini harus dibuktikan. Kerugiannya itu apa, itu yang kita belum tahu," tandasnya.
"Kita mau merapatkan dulu dan kita mau lihat masalahnya secara lengkap. Ini banyak pihak yang belum tahu persis tentang duduk masalahnya. Kita enggak mau sepotong-potong. Kita mau diskusikan secara lengkap. Jadi mereka tahu situasi lengkapnya dan bagaimana," ujarnya di Jakarta usai rapat koordinasi dengan Kementerian Perekonomian, Senin (11/8/2014).
Karena itu, pihaknya akan melihat bersama jawaban yang sebenarnya. Selain itu, juga akan membuka rapat pada Rabu, kemudian melihat bersama-sama mengenai mana tanggung jawab pemerintah dan mana yang tanggung jawab BUMN.
"Nanti akan ada audit juga. Kita enggak bisa sepihak saling memaksa. Kita akan panggil Pertamina, PLN, kemudian kementerian yang kita undang adalah ESDM, BUMN, dan Keuangan," ungkap dia.
Askolani menjelaskan, dengan masalah kerugian yang dialami Pertamina, pihaknya akan mengamati kerugian yang dialami salah satu perusahan pelat merah tersebut.
"Nanti kita lihat ruginya mereka. Rugi apanya kita cek dulu, enggak boleh langsung bilang. Kita mau lihat ruginya di mana. Karena ini klaim, kalau masalah ungkapan kerugian itu. Nah, klaim ini harus dibuktikan. Kerugiannya itu apa, itu yang kita belum tahu," tandasnya.
(izz)
Lihat Juga :
