Wacana Larangan BBM Bersubsidi Ahok Perlu Payung Hukum

Senin, 11 Agustus 2014 - 19:43 WIB
Wacana Larangan BBM...
Wacana Larangan BBM Bersubsidi Ahok Perlu Payung Hukum
A A A
JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) beberapa waktu lalu berwacana untuk melarang penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jakarta.

Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, ide tersebut perlu dikonsolidasikan ke pemerintah pusat. Menurutnya perlu ada payung hukum yang mewadahi ide tersebut dari pemerintah pusat.

"Nah, jadi persisnya ini gak langsung implementatif. Harus ke pemerintah pusat dulu disepakati, payung hukumnya bagaimana, baru bisa diimplementasikan. Dan tampaknya itu belum pernah didiskusikan langsung. Jadi mungkin nunggu dulu deh," ujar dia di kantor Kemenko Jakarta, Senin (11/8/2014).

Lebih lanjut dia mengatakan, yang menjadi tantangan saat ini adalah bagaimana menghemat konsumsi BBM tersebut. Hal ini tentu memiliki banyak manfaat bagi Indonesia.

"Ya soal bagus relatif (rencana Ahok). Tergantung yang lihat. Tapi idenya begini, kan kita itu yg jadi tantangan kita adalah bagaimana menghemat konsumsi BBM. Kita menghemat konsumsi BBM ini sangat banyak sekali manfaatnya ke negara kita," pungkas dia.
(gpr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Pemerintah akan Batasi...
Pemerintah akan Batasi Pembelian BBM Subsidi Mulai 1 Oktober 2024
Pembatasan BBM Subsidi...
Pembatasan BBM Subsidi lewat MyPertamina
PBOIN Tolak Pembatasan...
PBOIN Tolak Pembatasan BBM Bersubsidi
Daftar Mobil yang Dilarang...
Daftar Mobil yang Dilarang Konsumsi Pertalite Mulai September 2022
Pembatasan Pembelian...
Pembatasan Pembelian BBM Subsidi Masih Tersendat Aturan
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Berlakukan Pembatasan BBM Subsidi
Berita Terkini
Inflasi Kembali Muncul,...
Inflasi Kembali Muncul, Penting bagi Trader Mengamati Rilis CPI Berikutnya
9 menit yang lalu
Uang Beredar Tumbuh...
Uang Beredar Tumbuh 8,7%, Per Juni 2026 Tembus Rp10.432,8 Triliun
12 menit yang lalu
Pajak Ekonomi Digital...
Pajak Ekonomi Digital per Juni 2026 Capai Rp54,71 Triliun, Kripto Sumbang Rp2,09 T
58 menit yang lalu
Mengapa Didimax Menjadi...
Mengapa Didimax Menjadi Pilihan Banyak Trader? Ternyata ini Alasannya
1 jam yang lalu
Kunjungi Rest Area Cipularang,...
Kunjungi Rest Area Cipularang, COO Danantara Puji Transformasi Layanan Tol Jasa Marga
1 jam yang lalu
Harga Emas Naik 5 Ribu...
Harga Emas Naik 5 Ribu Hari Ini, Termurah Dijual Rp1.370.000
2 jam yang lalu
Infografis
Kejaksaan, Institusi...
Kejaksaan, Institusi Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved