Pemerintah Harus Jadikan Sektor Pertanian Prioritas
Sabtu, 16 Agustus 2014 - 19:46 WIB
Pemerintah Harus Jadikan Sektor Pertanian Prioritas
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR, Romahurmuziy mengatakan, untuk mengatasi semakin terpuruknya pertanian di dalam negeri, pemerintah baru harus menjadikan sektor ini sebagai prioritas dan perhatian utama.
Jika pembenahan yang dilakukan gagal, maka Indonesia dengan penduduk lebih dari 250 juta jiwa akan menjadi pasar empuk produk-produk impor.
"Selama sepuluh tahun terakhir sejak 2013, impor pangan melonjak empat kali lipat dari USD3,34 miliar di 2003 menjadi USD14,9 miliar pada 2013. Nilai impor ini akan semakin besar jika tidak dilakukan revolusi secara strategis di sektor pertanian," ujar Romahurmuziy di Jakarta, Sabtu (16/8/2014).
Sebelumnya, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Gatot Irianto MS Gatot mengatakan, agar struktur ekonomi di tingkat petani kuat, perlu ada revolusi kelembagaan yang merupakan instrumen perekat dalam konsolidasi pengelolaan lahan.
"Dari sisi kebijakan, harus ada kebijakan responsif untuk mendukung modernisasi pertanian, baik regulasi yang tak berkaitan langsung dengan pertanian di lapangan, seperti kebijakan importasi bahan pangan dan kebijakan pengawasan daerah perbatasan, maupun kebijakan yang langsung berhubungan dengan produksi dan modernisasi pertanian di lapangan (seperti kebijakan perluasan areal baru, moratorium alih fungsi lahan sawah, hingga mengubah beras untuk rakyat miskin)," terang Gatot.
Menurutnya, kondisi pertanian Indonesia semakin menurun. Hal ini bisa dilihat dari sejumlah indikator. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2013 (ST 2013) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Selasa (12/8) lalu, pada periode 2003-2013, kontribusi di sektor pertanian pada PDB atas dasar harga berlaku menurun dari 15,19% menjadi 14,43%.
Jika pembenahan yang dilakukan gagal, maka Indonesia dengan penduduk lebih dari 250 juta jiwa akan menjadi pasar empuk produk-produk impor.
"Selama sepuluh tahun terakhir sejak 2013, impor pangan melonjak empat kali lipat dari USD3,34 miliar di 2003 menjadi USD14,9 miliar pada 2013. Nilai impor ini akan semakin besar jika tidak dilakukan revolusi secara strategis di sektor pertanian," ujar Romahurmuziy di Jakarta, Sabtu (16/8/2014).
Sebelumnya, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Gatot Irianto MS Gatot mengatakan, agar struktur ekonomi di tingkat petani kuat, perlu ada revolusi kelembagaan yang merupakan instrumen perekat dalam konsolidasi pengelolaan lahan.
"Dari sisi kebijakan, harus ada kebijakan responsif untuk mendukung modernisasi pertanian, baik regulasi yang tak berkaitan langsung dengan pertanian di lapangan, seperti kebijakan importasi bahan pangan dan kebijakan pengawasan daerah perbatasan, maupun kebijakan yang langsung berhubungan dengan produksi dan modernisasi pertanian di lapangan (seperti kebijakan perluasan areal baru, moratorium alih fungsi lahan sawah, hingga mengubah beras untuk rakyat miskin)," terang Gatot.
Menurutnya, kondisi pertanian Indonesia semakin menurun. Hal ini bisa dilihat dari sejumlah indikator. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2013 (ST 2013) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Selasa (12/8) lalu, pada periode 2003-2013, kontribusi di sektor pertanian pada PDB atas dasar harga berlaku menurun dari 15,19% menjadi 14,43%.
(dmd)
Lihat Juga :
