Karen Disebut Gagal Dalam Menaikkan Harga Elpiji 12 Kg
Senin, 18 Agustus 2014 - 19:16 WIB
Karen Disebut Gagal Dalam Menaikkan Harga Elpiji 12 Kg
A
A
A
JAKARTA - Pengamat minyak dan gas (Migas) Kurtubi menilai, Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan gagal meyakinkan pemerintah untuk menaikkan harga gas elpiji 12 kilogram (kg).
"Dari segi korporasi jelas kegagalan, Karen (Dirut Pertamina) meyakinkan pemerintah," ujar dia ketika dihubungi Sindonews, Senin (18/8/2014).
Lebih lanjut dia mengatakan, harga gas elpiji 12 kg yang dinikmati oleh kalangan menengah atas tersebut justru merugikan Pertamina. Oleh sebab itu harganya memang harus dinaikkan.
"Padahal elpiji non subsidi menyebabkan Pertamina rugi besar yang menurut UU BUMN jelas salah. Enggak boleh rugi," jelas dia.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai, Pertamina tidak salah dalam hal kenaikan harga gas elpiji tersebut. Sebab hal itu telah sesuai dengan UU BUMN, UU Persaingan Usaha, dan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Artinya semua yang diminta Pertamina sudah diatur UU. Jadi komitmen Pertamina untuk menjalankan bisnis harusnya diapresiasi. Justru pemerintah yang tidak mau citranya rusak, yang dikorbankan Pertamina. Kalo bicara harga memang harus naik, tapi kalau citra enggak mau rusak Pertamina dikorbankan," tandas dia.
"Dari segi korporasi jelas kegagalan, Karen (Dirut Pertamina) meyakinkan pemerintah," ujar dia ketika dihubungi Sindonews, Senin (18/8/2014).
Lebih lanjut dia mengatakan, harga gas elpiji 12 kg yang dinikmati oleh kalangan menengah atas tersebut justru merugikan Pertamina. Oleh sebab itu harganya memang harus dinaikkan.
"Padahal elpiji non subsidi menyebabkan Pertamina rugi besar yang menurut UU BUMN jelas salah. Enggak boleh rugi," jelas dia.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai, Pertamina tidak salah dalam hal kenaikan harga gas elpiji tersebut. Sebab hal itu telah sesuai dengan UU BUMN, UU Persaingan Usaha, dan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Artinya semua yang diminta Pertamina sudah diatur UU. Jadi komitmen Pertamina untuk menjalankan bisnis harusnya diapresiasi. Justru pemerintah yang tidak mau citranya rusak, yang dikorbankan Pertamina. Kalo bicara harga memang harus naik, tapi kalau citra enggak mau rusak Pertamina dikorbankan," tandas dia.
(gpr)
Lihat Juga :
