Ini Harapan DPR untuk Kementerian BUMN Selanjutnya
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Ferrari Romawi memiliki harapan besar terhadap Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selanjutnya di masa pemerintahan baru.
"Harapan saya sih yang pasti BUMN kedepannya harus memiliki payung hukum yang jelas, kalau dia berdiri sendiri, ya sudah, kewenangan sepenuhnya milik Menteri BUMN, kalau tidak ada ya sepenuhnya serahkan ke Menkeu," ujar dia kepada Sindonews di Jakarta, Sabtu (23/8/2014).
Kemudian, lanjut Ferrari, terhadap pengelolaan BUMN sendiri harus dikelola oleh orang-orang yang profesional yang mengerti karakter BUMN tersebut.
"BUMN harus paham bahwa tidak mudah menjual aset-aset milik negara, itu yang harus diprinsipkan. Justru seharusnya, mereka menambah aset-asetnya. Untuk aset yang masih kurang produktif sebaiknya dibuat jadi produktif," ujar dia.
Karena, Ferrari beranggapan harus diakui mengelola BUMN tidak mudah. Bukan masalah karena intervensi di sana sini yang banyak, tapi timbul karena kesalahan tata kelola.
"Harapan saya sih yang pasti BUMN kedepannya harus memiliki payung hukum yang jelas, kalau dia berdiri sendiri, ya sudah, kewenangan sepenuhnya milik Menteri BUMN, kalau tidak ada ya sepenuhnya serahkan ke Menkeu," ujar dia kepada Sindonews di Jakarta, Sabtu (23/8/2014).
Kemudian, lanjut Ferrari, terhadap pengelolaan BUMN sendiri harus dikelola oleh orang-orang yang profesional yang mengerti karakter BUMN tersebut.
"BUMN harus paham bahwa tidak mudah menjual aset-aset milik negara, itu yang harus diprinsipkan. Justru seharusnya, mereka menambah aset-asetnya. Untuk aset yang masih kurang produktif sebaiknya dibuat jadi produktif," ujar dia.
Karena, Ferrari beranggapan harus diakui mengelola BUMN tidak mudah. Bukan masalah karena intervensi di sana sini yang banyak, tapi timbul karena kesalahan tata kelola.
(gpr)