Indef Anggap SBY Gagal Soal Ini
Rabu, 27 Agustus 2014 - 12:34 WIB
Indef Anggap SBY Gagal Soal Ini
A
A
A
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II (KIB II) dianggap gagal dalam menyelenggarakan konsep negara yang kuat secara fiskal. Hal ini terlihat dari komposisi anggaran negara yang dinilai tidak ideal.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan bahwa tidak idealnya komposisi anggaran tersebut terbukti dari terus bertambahnya nilai belanja negara, namun tingkat pertumbuhan ekonomi justru melambat.
"Pada tahun 2008, jumlah belanja negara sebesar Rp985,7 miliar. Angka tersebut terus meningkat di tahun 2010 menjadi Rp1,042 triliun dan Rp 1,650 triliun pada 2013. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan nilai pelambatan dari 6,01% pada 2008 menjadi 5,78% pada 2013," ujarnya di Jakarta , Rabu (27/8/2014)
Enny menuturkan, tidak idealnya komposisi belanja negara ini karena adanya ketimpangan dalam komposisi belanja negara yang dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahunan dalam kurun waktu 5 tahun kepemimpinan SBY.
"Total belanja meningkat, tapi sangat disayangkan untuk anggaran sebesar itu habis untuk belanja tidak produktif, seperti untuk gaji pegawai negeri sipil, subsidi BBM dan pembayaran bunga utang itu saja sudah menghabiskan 60% dari total belanja pemerintah, sehingga belanja untuk pos-pos produktif tidak maksimal," tambahnya.
Celakanya lagi, dia menambahkan, ketimpangan komposisi belanja negara ini juga bakal terjadi pada 2015. Ini tercermin dari RAPBN 2015 yang dibahas komposisinya pada masa pemerintahan SBY, di mana anggaran pemerintah pusat didominasi oleh palayanan umum, seperti subsidi BBM dan rencana kenaikan gaji pokok PNS yang ditentukan sebesar 6%.
"Pemerintah seharusnya lebih konsisten dengan kebijakan moratorium penerimaan pegawai dan menunda rencana kenaikan gaji PNS jika tanpa perbaikan kinerja," pungkas dia.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan bahwa tidak idealnya komposisi anggaran tersebut terbukti dari terus bertambahnya nilai belanja negara, namun tingkat pertumbuhan ekonomi justru melambat.
"Pada tahun 2008, jumlah belanja negara sebesar Rp985,7 miliar. Angka tersebut terus meningkat di tahun 2010 menjadi Rp1,042 triliun dan Rp 1,650 triliun pada 2013. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan nilai pelambatan dari 6,01% pada 2008 menjadi 5,78% pada 2013," ujarnya di Jakarta , Rabu (27/8/2014)
Enny menuturkan, tidak idealnya komposisi belanja negara ini karena adanya ketimpangan dalam komposisi belanja negara yang dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahunan dalam kurun waktu 5 tahun kepemimpinan SBY.
"Total belanja meningkat, tapi sangat disayangkan untuk anggaran sebesar itu habis untuk belanja tidak produktif, seperti untuk gaji pegawai negeri sipil, subsidi BBM dan pembayaran bunga utang itu saja sudah menghabiskan 60% dari total belanja pemerintah, sehingga belanja untuk pos-pos produktif tidak maksimal," tambahnya.
Celakanya lagi, dia menambahkan, ketimpangan komposisi belanja negara ini juga bakal terjadi pada 2015. Ini tercermin dari RAPBN 2015 yang dibahas komposisinya pada masa pemerintahan SBY, di mana anggaran pemerintah pusat didominasi oleh palayanan umum, seperti subsidi BBM dan rencana kenaikan gaji pokok PNS yang ditentukan sebesar 6%.
"Pemerintah seharusnya lebih konsisten dengan kebijakan moratorium penerimaan pegawai dan menunda rencana kenaikan gaji PNS jika tanpa perbaikan kinerja," pungkas dia.
(rna)
Lihat Juga :
