PNS Dinilai Memberatkan Negara

JAKARTA - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan mengatakan bahwa keberadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat ini sedang dikritik karena dinilai memberatkan negara.

Itu terjadi karena masalah anggaran pegawai dalam komposisi Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) mencapai 20%.

"Belanja pegawai 20% itu tentunya mengambil porsi cukup banyak dalam anggaran pemerintah," kata dia di Jakarta, Rabu (27/8/2014).

Fadhil menambahkan, dalam perekrutan PNS juga disebut masih bermasalah. Pasalnya, selama ini banyak PNS yang tidak memenuhi standar atau kualitas dibiarkan bekerja. Hal ini tentu memberatkan karena gaji yang diterima sama tapi hasil pekerjaan tidak sama.

Selain itu, distribusi PNS di Indonesia juga dinilai tidak merata, seperti guru. Di Pulau Jawa misalnya, terjadi kelebihan banyak PNS, sedangkan untuk di Indonesia bagian timur justru malah mengalami kekurangan guru.

"Ini yang seharusnya dibenahi terlebih dahulu, di sisi strukturnya, sisi distribusi. Seperti guru itu di beberapa daerah kan memang dibutuhkan, tidak melulu di Pulau Jawa," tegasnya.

Struktur PNS di Indonesia juga harus dibenahi. Menurut dia,jika dibandingkan dengan Filipina, mereka memperbolehkan PNS untuk pindah ke swasta dan nanti bisa masuk lagi jadi PNS. Sedangkan di Indonesia, sekali jadi PNS seterusnya akan jadi PNS.

"Kalau di Filipina bebas, orang bisa berpindah-pindah. Kualifikasi ikuti tes dan mereka bisa ke swasta dan nanti masuk PNS lagi. Nah kalau kita kan nggak bisa berhenti, jadi diikat terus. Ini salah kualitas, distribusi dan struktur dan perbaikan reformasi sistem harus dilakukan," tuturnya.