Pengusaha SPBU di Jatim Desak Pemerintah Konsisten
Rabu, 27 Agustus 2014 - 21:51 WIB
Pengusaha SPBU di Jatim Desak Pemerintah Konsisten
A
A
A
SURABAYA - Ketua Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas SPBU DPC Surabaya, Erlangga mengatakan, pengurangan jatah stok dari PT Pertamina (Persero) untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bukan karena BBM habis, melainkan jatah subsidi yang diberikan pemerintah akan habis.
Untuk memenuhi jatah hingga akhir tahun, Pertamina melakukan pengiriman BBM bersubsidi supaya tidak cepat habis. “Pengiriman yang dilakukan Pertamina hanya berkisar 10%, atau sekitar 10.000 liter/hari. Karena tidak ada solusi dari pemerintah, makanya masyarakat panik,” katanya di Surabaya, Rabu (27/8/2014).
Erlangga menuturkan, untuk persoalan ini sebenarnya yang memiliki peran penting adalah pemerintah, sedangkan Pertamina hanya menjalankan perintah yang diamanatkan. Hal ini terlihat dengan kebijakan Pertamina yang tetap menyediakan BBM non subsidi, seperti BBK (Bahan Bakar Khusus).
Meski demikian, Erlangga menegaskan kalau SPBU di area Surabaya yang meliputi Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Tuban, dan Mojokerto masih aman pasokannya. Hinga saat ini, tidak ada antrean yang bisa meresahkan masyarakat.
“Kalau keluhan sih ada, tetapi tidak sampai ada keresahan yang membuat masyarakat menimbun BBM,” ujarnya.
Kabid Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas SPBU DPC Surabaya Dhanyanto mengatakan, persoalan yang muncul karena kekurangan pasokan disebabkan pemerintah tidak konsisten. Mereka tidak menjalankan kesepakatan yang telah dilakukan. Jika ingin mengurangi jatah BBM bersubsidi, pemerintah harus memberikan solusi diantaranya dengan mendirikan SPBG. Namun, kebijakan tersebut harus jelas bukan hanya tertulis saja.
“Pemerintah harus menjamin kalau pasokan gas tidak telat, kami pada umumnya mendukung kebijakan pemerintah yang membuat aturan dengan konsisten,” katanya.
Bahkan, SPBU akan bersedia mengorbankan salah satu operator SPBU untuk SPBG. Begitu juga tankinya, yang terpenting ketentuan yang dibuat dijalankan dengan baik. “Kalau ada kepastian kita siap. Kita ini pengusaha yang harus siap dengan kebijakan yang dibuat,” ungkap Dhani.
Untuk memenuhi jatah hingga akhir tahun, Pertamina melakukan pengiriman BBM bersubsidi supaya tidak cepat habis. “Pengiriman yang dilakukan Pertamina hanya berkisar 10%, atau sekitar 10.000 liter/hari. Karena tidak ada solusi dari pemerintah, makanya masyarakat panik,” katanya di Surabaya, Rabu (27/8/2014).
Erlangga menuturkan, untuk persoalan ini sebenarnya yang memiliki peran penting adalah pemerintah, sedangkan Pertamina hanya menjalankan perintah yang diamanatkan. Hal ini terlihat dengan kebijakan Pertamina yang tetap menyediakan BBM non subsidi, seperti BBK (Bahan Bakar Khusus).
Meski demikian, Erlangga menegaskan kalau SPBU di area Surabaya yang meliputi Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Tuban, dan Mojokerto masih aman pasokannya. Hinga saat ini, tidak ada antrean yang bisa meresahkan masyarakat.
“Kalau keluhan sih ada, tetapi tidak sampai ada keresahan yang membuat masyarakat menimbun BBM,” ujarnya.
Kabid Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas SPBU DPC Surabaya Dhanyanto mengatakan, persoalan yang muncul karena kekurangan pasokan disebabkan pemerintah tidak konsisten. Mereka tidak menjalankan kesepakatan yang telah dilakukan. Jika ingin mengurangi jatah BBM bersubsidi, pemerintah harus memberikan solusi diantaranya dengan mendirikan SPBG. Namun, kebijakan tersebut harus jelas bukan hanya tertulis saja.
“Pemerintah harus menjamin kalau pasokan gas tidak telat, kami pada umumnya mendukung kebijakan pemerintah yang membuat aturan dengan konsisten,” katanya.
Bahkan, SPBU akan bersedia mengorbankan salah satu operator SPBU untuk SPBG. Begitu juga tankinya, yang terpenting ketentuan yang dibuat dijalankan dengan baik. “Kalau ada kepastian kita siap. Kita ini pengusaha yang harus siap dengan kebijakan yang dibuat,” ungkap Dhani.
(gpr)
Lihat Juga :
