RI Kaji Rencana Usulan China Terapkan FTAPP 2025
Kamis, 28 Agustus 2014 - 10:45 WIB
RI Kaji Rencana Usulan China Terapkan FTAPP 2025
A
A
A
JAKARTA - Direktur Kerja Sama APEC dan Organisasi Internasional lainnya Deny Kurnia menegaskan bahwa Indonesia masih mengkaji rencana usulan China menerapkan perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik (Free Trade Area of The Asia Pacific/FTAAP) pada 2025.
"Indonesia berpendapat target waktu ini masih perlu dikaji lebih dalam, mengingat perlunya mempersiapkan pelaku usaha dan sektor-sektor terkait serta memperbaiki kelemahan domestik seandainya FTAAP terwujud," ujar Deny seperti dikutip dari situs resmi Kemendag, Jakarta, Kamis (28/8/2014).
Menurutnya, hal ini bukan pekerjaan mudah dan cepat untuk diselesaikan. Belajar dari pengalaman FTA Indonesia dengan Jepang, ASEAN dan ASEA+1, diperlukan kerja sama dari para pemangku kepentingan dan fokus pada sektor unggulan ekspor. Ini agar tidak ada kegamangan lagi jika FTAAP berlangsung.
"Walau saat ini perundingan RCEP, yang merupakan prakarsa Indonesia masih terus berlangsung, namun sebaiknya kita tetap perlu mengkaji dinamika FTAAP dan ikut terlibat, apabila manfaat yang didapat lebih besar dari kerugiannya," jelas Deny.
Pertemuan APEC Committee on Trade and Investment ke-3 (CTI3) dilaksanakan di Beijing, China beberapa waktu lalu.
Pada pertemuan itu, China kembali mengangkat isu ini dan berupaya mendorong kesepakatan ekonomi untuk menjadikan isu FTAAP sebagai deliverables mereka.
Upaya ini tidak berjalan mulus. Sejak awal digulirkannya pada pertemuan CTI1 hingga CTI2, selalu mendapatkan penolakan dari beberapa ekonomi APEC.
Pada pertemuan CTI3, RRT kembali menyampaikan keinginannya agar FTAAP dapat terlaksana mulai 2025 atau 11 tahun dari sekarang. Target waktu ini masih ditentang Amerika Serikat dan beberapa ekonomi APEC lainnya.
Dari beberapa agenda yang dibahas, FTAAP merupakan salah satu isu yang banyak mendapatkan perhatian dari ekonomi APEC dan perlu disiapkan dengan matang.
"Indonesia berpendapat target waktu ini masih perlu dikaji lebih dalam, mengingat perlunya mempersiapkan pelaku usaha dan sektor-sektor terkait serta memperbaiki kelemahan domestik seandainya FTAAP terwujud," ujar Deny seperti dikutip dari situs resmi Kemendag, Jakarta, Kamis (28/8/2014).
Menurutnya, hal ini bukan pekerjaan mudah dan cepat untuk diselesaikan. Belajar dari pengalaman FTA Indonesia dengan Jepang, ASEAN dan ASEA+1, diperlukan kerja sama dari para pemangku kepentingan dan fokus pada sektor unggulan ekspor. Ini agar tidak ada kegamangan lagi jika FTAAP berlangsung.
"Walau saat ini perundingan RCEP, yang merupakan prakarsa Indonesia masih terus berlangsung, namun sebaiknya kita tetap perlu mengkaji dinamika FTAAP dan ikut terlibat, apabila manfaat yang didapat lebih besar dari kerugiannya," jelas Deny.
Pertemuan APEC Committee on Trade and Investment ke-3 (CTI3) dilaksanakan di Beijing, China beberapa waktu lalu.
Pada pertemuan itu, China kembali mengangkat isu ini dan berupaya mendorong kesepakatan ekonomi untuk menjadikan isu FTAAP sebagai deliverables mereka.
Upaya ini tidak berjalan mulus. Sejak awal digulirkannya pada pertemuan CTI1 hingga CTI2, selalu mendapatkan penolakan dari beberapa ekonomi APEC.
Pada pertemuan CTI3, RRT kembali menyampaikan keinginannya agar FTAAP dapat terlaksana mulai 2025 atau 11 tahun dari sekarang. Target waktu ini masih ditentang Amerika Serikat dan beberapa ekonomi APEC lainnya.
Dari beberapa agenda yang dibahas, FTAAP merupakan salah satu isu yang banyak mendapatkan perhatian dari ekonomi APEC dan perlu disiapkan dengan matang.
(izz)
Lihat Juga :
