DPR Nilai Pembatasan BBM Bersubsidi Gagal Tekan Konsumsi

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritisi segala bentuk program pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsdi yang dikeluarkan pemerintah. Program yang berjalan selama ini dinilai tidak berhasil menekan konsumsi BBM bersubsidi.

Anggota Komisi VII DPR, Bobby Rizaldi menuturkan, program pembatasan BBM bersubsidi pemerintah hanya memperhatikan suplai manajemen. Akibatnya, ruang untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi tidak berjalan maksimal.

Dia menjelaskan, beberapa program dalam melakukan pemabatasan BBM bersubsidi seperti penjatahan atau pengitiran, dan membatasi akses penggunaan di kota tak akan memberi implikasi besar terhadap aspek penghematan yang diinginkan. Sebab, program pemerintah hanya fokus dalam suplai manajemen.

"BBM bersubsidi jebol karena pemerintah hanya melakukan supply management seperti pengitiran, batasi akses di kota dan lainnya. Harusnya bukan itu yang dijalankan," kata Bobby di Jakarta, Kamis (28/8/2014).

Dia meminta agar pemerintah melakukan supply-demand, dengan fokus kepada konsumen pengguna BBM bersubsidi. Selama ini, distribusi BBM bersubsidi tidak tepat sasaran.

Sekitar 70% pengguna BBM bersubsidi adalah kalangan menengah ke atas. "Yang sebenarnya harus dilakukan adalah langsung ke konsumen dengan menerapkan distribusi secara tertutup," ujar Bobby.

Dia menilai, pemerintah memiliki kebijakan distribusi BBM bersubsidi secara tertutup. Program ini adalah Sistem Monitoring Pengendalian (SMP) BBM bersubsidi melalui perangkat teknologi Radio Frequency Identification (RFId) yang dijalankan Pertamina.

"Sebenarnya sudah ada RFId. Program itu bisa menyalurkan BBM bersubsidi secara tertutup. Tapi, kenapa tidak dilakukan?" imbuhnya.