Pembangunan Smelter Minim Pasokan Listrik
Jum'at, 29 Agustus 2014 - 13:23 WIB
Pembangunan Smelter Minim Pasokan Listrik
A
A
A
JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan, program hilirisasi pertambangan melalui pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) minim ketersediaan pasokan listrik, sehingga tidak efektif.
"Listrik itu penunjang hilirisasi. Kalau tidak mampu jadinya hanya sebatas retorika belaka," ungkap Ketua Komite Tetap Mineral Kadin Poltak Sitanggang dalam forum diskusi Kadin di Jakarta, Jumat (29/8/2014).
Sebagai ketua Asosiasi Perusahaan Mineral (Apemindo), dia menerangkan bahwa terdapat beberapa perusahaan tambang mineral yang tergabung dalam asosiasi akhirnya membuat power plan sendiri.
Sehingga, lanjut Poltak, tidak sesuai dengan yang disampaikan dan dijanjikan pemerintah kepada pelaku tambang.
"Ini tidak sesuai dengan yang pernah disampaikan dan dijanjikan pemerintah kepada pelaku tambang," ujarnya.
Selain itu, masih banyak persoalan yang dihadapi seperti minimnya proses pembangunan smelter. Kemudian sebagian besar yang membangun juga hanya membangun dalam skala pilot.
"Banyak yang sudah membuat MoU dan punya izin prinsip dari BKPM dan lahan. Namun, belum mendapat izin-izin lain yang terlalu banyak dan rumit," ungkap Poltak.
"Listrik itu penunjang hilirisasi. Kalau tidak mampu jadinya hanya sebatas retorika belaka," ungkap Ketua Komite Tetap Mineral Kadin Poltak Sitanggang dalam forum diskusi Kadin di Jakarta, Jumat (29/8/2014).
Sebagai ketua Asosiasi Perusahaan Mineral (Apemindo), dia menerangkan bahwa terdapat beberapa perusahaan tambang mineral yang tergabung dalam asosiasi akhirnya membuat power plan sendiri.
Sehingga, lanjut Poltak, tidak sesuai dengan yang disampaikan dan dijanjikan pemerintah kepada pelaku tambang.
"Ini tidak sesuai dengan yang pernah disampaikan dan dijanjikan pemerintah kepada pelaku tambang," ujarnya.
Selain itu, masih banyak persoalan yang dihadapi seperti minimnya proses pembangunan smelter. Kemudian sebagian besar yang membangun juga hanya membangun dalam skala pilot.
"Banyak yang sudah membuat MoU dan punya izin prinsip dari BKPM dan lahan. Namun, belum mendapat izin-izin lain yang terlalu banyak dan rumit," ungkap Poltak.
(izz)
