Evaluasi Tiga Tahun MP3EI dari Kacamata Ekonom
A
A
A
JAKARTA - Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) memasuki tahun ketiga. Program besar pembangunan ekonomi Indonesia ini telah dicanangkan sejak 2011 lalu, bersamaan dengan satu abad kebangkitan nasional. Lalu bagaimana ekonom menilai progress mega proyek ini?
Ekonom dari Institute for Development of Economic and Financial (Indef) Aviliani menilai, pada dasarnya proyek tersebut sangat bagus sebab pertumbuhan ekonomi di luar Jawa terutama Indonesia bagian timur yang menjadi fokus utama.
Selain itu, pembangunan ekonomi di 22 sektor ekonomi itu dikembangkan, dan diambil di semua koridor. "Yang kedua pembangunan 22 sektor ekonomi itu dikembangkan, diambil semua koridor. Artinya pemerintah ingin pemerataan itu terjadi," tutur dia di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2014).
Yang menjadi kendalanya, sambung Aviliani, semua proyek dalam MP3EI itu belum masuk dalam proyek di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ataupun Daerah (RPJMN/RPJMD). "Sehingga ada proyek-proyek yang enggak bisa dianggarkan dari APBN atau APBD," tambah dia.
Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) ini menilai, pembebasan lahan pun menjadi kendala utama dalam megaproyek MP3EI ini.
Selain itu, anggaran yang terbatas mengakibatkan proyek MP3EI tidak bisa serta merta langsung selesai dan dirasakan hasilnya. MP3EI itu baru bisa dilihat hasilnya dua hingga tiga tahun kedepan.
"Karena pembangunannya saja sudah membutuhkan waktu setahun dua tahun. Ada proyek yang sudah groundbreaking, kemudian jalan tapi hasilnya belum bisa dinikmati. Orang kan kadang-kadang instan, pinginnya kalau ada program MP3EI langsung dirasakan. Jadi enggak mungkin langsung." pungkas dia.
Ekonom dari Institute for Development of Economic and Financial (Indef) Aviliani menilai, pada dasarnya proyek tersebut sangat bagus sebab pertumbuhan ekonomi di luar Jawa terutama Indonesia bagian timur yang menjadi fokus utama.
Selain itu, pembangunan ekonomi di 22 sektor ekonomi itu dikembangkan, dan diambil di semua koridor. "Yang kedua pembangunan 22 sektor ekonomi itu dikembangkan, diambil semua koridor. Artinya pemerintah ingin pemerataan itu terjadi," tutur dia di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2014).
Yang menjadi kendalanya, sambung Aviliani, semua proyek dalam MP3EI itu belum masuk dalam proyek di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ataupun Daerah (RPJMN/RPJMD). "Sehingga ada proyek-proyek yang enggak bisa dianggarkan dari APBN atau APBD," tambah dia.
Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) ini menilai, pembebasan lahan pun menjadi kendala utama dalam megaproyek MP3EI ini.
Selain itu, anggaran yang terbatas mengakibatkan proyek MP3EI tidak bisa serta merta langsung selesai dan dirasakan hasilnya. MP3EI itu baru bisa dilihat hasilnya dua hingga tiga tahun kedepan.
"Karena pembangunannya saja sudah membutuhkan waktu setahun dua tahun. Ada proyek yang sudah groundbreaking, kemudian jalan tapi hasilnya belum bisa dinikmati. Orang kan kadang-kadang instan, pinginnya kalau ada program MP3EI langsung dirasakan. Jadi enggak mungkin langsung." pungkas dia.
(gpr)