Penunjukkan Dirut BUMN Harus Direstui Presiden Baru
Senin, 08 September 2014 - 16:57 WIB
Penunjukkan Dirut BUMN Harus Direstui Presiden Baru
A
A
A
JAKARTA - Kepemimpinan kursi Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk yang saat ini diduduki oleh Emirsyah Satar akan segera berakhir. Hingga saat ini belum ada bayangan siapa yang akan menggantikan orang nomer satu BUMN penerbangan itu.
Termasuk Menteri BUMN Dahlan Iskan belum bersedia menanggapi siapa yang akan menggantikan Emir nantinya. "Saya belum mau berkomentar ya, belum dibicarakan juga karena saya tidak mau mengambil putusan pada saat hampir berakhirnya masa pemerintahan ini," ujar dia melalui pesan singkatnya kepada media, Senin (8/9/2014).
Dahlan menjelaskan, memang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengisyaratkan agar bisa saja putusan penting diambil, namun harus ada pembicaraan dengan presiden yang terpilih (Joko Widodo).
"Saya tidak mau lancang meminta pendapat beliau (Joko Widodo) karena status saya saat ini masih menterinya pak SBY kan. Hanya saja kemarin saya sudah mendapat isyarat melaui tim yang beliau tunjuk bahwa saya diperbolehkan untuk menjajakinya," ujar Dahlan.
Keputusan yang berlaku untuk perusahaan penerbangan pelat merah ini, lanjut Dahlan, juga berlaku untuk Pertamina, PLN dan BUMN lainnya yang besar.
"Tapi saya harus hati-hati, jangan sampai ada kesan masa transisi sebagai pemerintahan bersama. Saat ini sampai tanggal 19 Oktober nanti masih sebagai pemerintahan pak SBY," pungkasnya.
Termasuk Menteri BUMN Dahlan Iskan belum bersedia menanggapi siapa yang akan menggantikan Emir nantinya. "Saya belum mau berkomentar ya, belum dibicarakan juga karena saya tidak mau mengambil putusan pada saat hampir berakhirnya masa pemerintahan ini," ujar dia melalui pesan singkatnya kepada media, Senin (8/9/2014).
Dahlan menjelaskan, memang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengisyaratkan agar bisa saja putusan penting diambil, namun harus ada pembicaraan dengan presiden yang terpilih (Joko Widodo).
"Saya tidak mau lancang meminta pendapat beliau (Joko Widodo) karena status saya saat ini masih menterinya pak SBY kan. Hanya saja kemarin saya sudah mendapat isyarat melaui tim yang beliau tunjuk bahwa saya diperbolehkan untuk menjajakinya," ujar Dahlan.
Keputusan yang berlaku untuk perusahaan penerbangan pelat merah ini, lanjut Dahlan, juga berlaku untuk Pertamina, PLN dan BUMN lainnya yang besar.
"Tapi saya harus hati-hati, jangan sampai ada kesan masa transisi sebagai pemerintahan bersama. Saat ini sampai tanggal 19 Oktober nanti masih sebagai pemerintahan pak SBY," pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
