Nelayan Diprioritaskan Mendapat BBM Bersubsidi

JAKARTA - Pemerintah beberapa waktu lalu melakukan kebijakan pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Salah satunya adalah pengurangan kuota BBM jenis solar subsidi sebesar 20% di lembaga penyalur nelayan (SPBB/SPBN/SPDN/APMS).

Hal ini pun mengakibatkan nelayan kesulitan mencari BBM subsidi, dan selanjutnya menyebabkan mereka urung melaut lantaran ketiadaan bahan bakar primadona tersebut.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Chairul Tandjung memutuskan bahwa nelayan akan mendapatkan prioritas penyaluran BBM subsidi. Artinya pengurangan kuota tersebut pun dicabut.

"Masalah nelayan, rapat putuskan bahwa masalah nelayan akan dapat prioritas khususnya dari BPH Migas atau Pertamina. Karena nelayan masuk dalam kelompok yang perlu dapat perhatian," ucap CT di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (8/9/2014).

Kendati telah dipasok kembali, namun mantan Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) ini menegaskan agar tidak ada tindakan spekulan yang memanfaatkan kebijakan ini, dengan menjual kembali BBM subsidi tersebut.

"Saya tidak ingin nelayan dapat kesulitan untuk dapat BBM untuk melaut. Dengan catatan tidak ada diperjualbelikan BBM. Untuk kebutuhan melaut betul-betul harus dipenuhi," pungkasnya.