Skema Jokowi-JK Perangi Mafia Migas Tidak Jelas
A
A
A
JAKARTA - Selain polemik mengenai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kuota BBM subsidi yang berpotensi jebol, permasalahan tata kelola migas di Indonesia juga diwarnai mafia migas yang membuat tata kelola migas semakin bobrok.
Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI) Hendrajit menuturkan, skema dari duet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) masih tidak jelas.
Dia mengaku, skema yang diusung Jokowi-JK dalam berbagai kampanyenya justru tidak mencerminkan adanya kontra skema terhadap kapitalisme global.
"Yang penting kejelasan skema dari duet Jokowi-JK dalam konteks memerangi mafia migas. Skema dari Jokowi cenderung tidak jelas. Saya tidak menangkap adanya kontra skema terhadap kapitalisme global," tuturnya dalam Diskusi Mafia Migas, Siapa dan Bagaimana Bekerja? di The Acacia Hotel Jakarta, Selasa (9/9/2014).
Menurutnya, para mafia migas di Indonesia bersembunyi dalam lingkup pemerintahan. Mereka berjalan beriringan dengan para punggawa di pemerintahan.
"Bayangkan kalau Indonesia punya presiden yang tidak paham dengan tren global. Mafia itu dasar utamanya interest group yang bukan hanya lobi pemerintah, tapi sudah menegara di pemerintahan dan di DPR," terang dia.
Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI) Hendrajit menuturkan, skema dari duet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) masih tidak jelas.
Dia mengaku, skema yang diusung Jokowi-JK dalam berbagai kampanyenya justru tidak mencerminkan adanya kontra skema terhadap kapitalisme global.
"Yang penting kejelasan skema dari duet Jokowi-JK dalam konteks memerangi mafia migas. Skema dari Jokowi cenderung tidak jelas. Saya tidak menangkap adanya kontra skema terhadap kapitalisme global," tuturnya dalam Diskusi Mafia Migas, Siapa dan Bagaimana Bekerja? di The Acacia Hotel Jakarta, Selasa (9/9/2014).
Menurutnya, para mafia migas di Indonesia bersembunyi dalam lingkup pemerintahan. Mereka berjalan beriringan dengan para punggawa di pemerintahan.
"Bayangkan kalau Indonesia punya presiden yang tidak paham dengan tren global. Mafia itu dasar utamanya interest group yang bukan hanya lobi pemerintah, tapi sudah menegara di pemerintahan dan di DPR," terang dia.
(izz)