CT Sarankan Pemerintahan Baru Lakukan Percepatan APBNP

Rabu, 10 September 2014 - 13:11 WIB
CT Sarankan Pemerintahan...
CT Sarankan Pemerintahan Baru Lakukan Percepatan APBNP
A A A
JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian, Kemenko Kesejahteraan Rakyat (Kesra), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) hari ini melakukan pertemuan dengan Tim Transisi Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK).

Dalam pertemuan yang berlangsung selama satu setengah jam tersebut, Menko Perekonomian Chairul Tandjung (CT) menyarankan agar pemerintahan baru melakukan percepatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015.

"Terkait dengan pembahasan RAPBN 2015, apa yang menjadi pembicaraan antara Banggar dan kami. Tadi kita bicarakan bagaimana anggaran belanja negara 2015 yang diusulkan pemerintah sekarang dan yang diimplemetasikan pemerintahan akan datang bisa berkesinambungan," tutur dia di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (10/9/2014).

Menurutnya, pemerintahan baru dapat melakukan perubahan format APBNP 2015 sebelum Januari 2015. Dia menyebutkan, setidaknya Jokowi bisa mengusulkan perubahan format anggaran tersebut pada November atau Desember 2014.

Sebab, jika baru diajukan pada Januari 2015, maka APBNP 2015 bisa diimplementasikan pada Maret 2015. "Kami dengan Banggar jajaki kemungkinan percepatan pembahasan APBNP 2015 yang sebelumnya Januari 2015, kalau memungkinkan lebih baik sebelum Januari, tapi setelah Oktober. Itu menurut kami bagus, supaya 1 Januari pemerintahan baru sudah bisa laksanakan sesuai APBN yang diharapkan," tambah dia.

Selain itu, pria yang dijuluki Si Anak Singkong ini menyarankan agar fraksi pendukung yang duduk di DPR dapat memperjuangkan visi dan misi yang dipilih oleh Jokowi dan JK. "Fraksi yang mendukung bisa memperjuangkan sesuai visi misi yang dipilih," tandas dia.
(gpr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Rapat Paripurna DPR...
Rapat Paripurna DPR Bahas Laporan Keuangan Pemerintah dan RAPBN 2026
Pidato Presiden Tentang...
Pidato Presiden Tentang APBN Tahun anggaran 2025 di Sidang Paripurna DPR
Banggar DPR Setujui...
Banggar DPR Setujui Postur Terbaru RAPBN 2026, Belanja Negara Naik Rp56,2 Triliun
Alokasi Dana Pendidikan...
Alokasi Dana Pendidikan dalam RAPBN 2021 Harus Sentuh Pesantren Demi Pemerataan
RAPBN 2023, Ini 5 Fokus...
RAPBN 2023, Ini 5 Fokus Pemerintahan Jokowi
Disetujui DPR, Ini Asumsi-Asumsi...
Disetujui DPR, Ini Asumsi-Asumsi dalam RAPBN 2021
Berita Terkini
Harga Emas Antam Hari...
Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp15.000 Jadi Rp2,64 Juta per Gram
1 jam yang lalu
IHSG Dibuka Menguat...
IHSG Dibuka Menguat ke 5.709 Pagi Ini, Mayoritas Sektor Bergerak Positif
1 jam yang lalu
Aset Kripto Rp18 Triliun...
Aset Kripto Rp18 Triliun Lenyap Diretas, AI Bisa Jadi Andalan Keamanan Baru
2 jam yang lalu
Prabowo Pangkas 1.000...
Prabowo Pangkas 1.000 BUMN Menjadi 250, Bagaimana Nasib Karyawan?
2 jam yang lalu
Pasokan Minyak Iran...
Pasokan Minyak Iran Kembali Banjiri Pasar Asia, Harga Minyak Dunia Anjlok 4%
3 jam yang lalu
RSM Indonesia Umumkan...
RSM Indonesia Umumkan Bergabungnya Mahendra Siregar sebagai Senior Advisor
12 jam yang lalu
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved