Stok Beras Bulog Jabar Aman Hingga Februari 2015
Kamis, 11 September 2014 - 03:37 WIB
Stok Beras Bulog Jabar Aman Hingga Februari 2015
A
A
A
BANDUNG - Perum Bulog Regional Jawa Barat mengklaim stok beras di wilayahnya aman hingga lima bulan ke depan atau Februari 2015. Per 9 September 2014, stok beras di gudang Bulog divre Jabar mencapai 188.384 ton.
Menurut Kepala Bulog Divre Jabar Alip Afandi, pihaknya bertugas mengamankan harga di tingkat petani melalui Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk beras Rp6.600/kg, Gabah Kering Basah (GKB) Rp3.300/kg dan Gabah Kering Giling (GKG) Rp4.200/kg.
"Agar harga di tingkat petani tidak jatuh, penyerapan beras dioptimalkan terutama pada masa panen raya agar. Harapannya, petani tetap bergairah menanam padi," ujarnya dalam penandatanganan kesepakatan bersama & SOP antara Polda Jabar dengan Bulog Jabar, Rabu (10/9/2014).
Dia menyebutkan, memasuki bulan September ini penyerapan beras masih berlangsung meski relatif kecil. Jumlahnya akan semakin kecil memasuki musim paceklik yang terjadi pada Desember-Januari.
Adapun target penyerapan pada tahun 2014 sebesar 550.000, sedangkan realisasi penyerapan hingga Agustus mencapai 246.000 ton setara beras atau 44,57% dari target.
Terkait pendanaan penyerapan, Bulog tidak merasa khawatir karena mendapat dukungan dari perbankan dalam bentuk kredit komersial. Pinjaman tersebut mendapat jaminan langsung dari pemerintah. Demi menjaga minat petani, kelancaran pembayaran sangat diperlukan. Ketika beras dari petani masuk ke gudang pada pagi hari, pada siang harinya bisa langsung dicairkan pembayarannya.
"Sejumlah daerah mulai alami kekeringan meski belum menimbulkan gejolak. Penyerapan yang masih baik adalah wilayah Cirebon sedangkan Karawang sudah mulai terhenti," katanya.
Dia menambahkan, pihaknya mendukung penuh Operasi Pasar (OP) Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas). Kegiatan tersebut diperkirakan akan segera digelar mengingat inflasi terdongkrak akibat kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan elpiji 12Kg.
Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya pun menggandeng Polda Jabar demi menjaga ketahanan pangan. Kerjasamanya meliputi distribusi Raskin dan penyerapan beras selama 2 tahun ke depan ini. Secara bertahap, kerjasama ini akan dievaluasi terkait efektivitas sehingga dapat diperpanjang kembali di kemudian hari.
"Dukungan dari Polda Jabar sangat penting. Ketujuh sub divre yang ada di daerah merapat ke kepolisian setempat. Dengan kerjasama ini maka Bulog ada yang backup sehingga diharapkan ketahanan pangan tetap terjaga," sambungnya.
Di tempat yang sama, Direktur Binmas Polda Jabar, Kombes Pol Erwin C Rusmana mengatakan, koordinasi dengan Bulog Jabar ini tidak hanya secara umum tapi juga soal taktis. Kerjasama ini juga perlu evaluasi agar lebih efektif demi menghadapi berbagai tantangan ketahanan pangan.
"Dengan penduduk lebih dari 49 juta, Jabar menjadi kunci ketahanan nasional. Ketahanan pangan memiliki nilai yang sangat strategis yang perlu dijaga karena menyangkut keamanan juga," katanya.
Namun, menurutnya, Jabar dinilai riskan karena mengandalkan distribusi dari Tanjung Priok yang menyuplai 5 provinsi lainnya juga. Pihaknya berharap pintu pelabuhan Cirebon dapat segera dioptimalkan karena kondisi demikian.
"Perlengkapan pelabuhan tersebut belum memadai sebagai andalan distribusi logistik Jabar," katanya.
Tidak hanya itu, untuk mengatasi ketahanan pangan, pihaknya juga mengusulkan untuk dibentuk Forum Pemerhati Ketahanan Pangan yang akan berfungsi sebagai wadah seluruh stakeholders.
"Jika berjalan dengan sukses, Forum yang akan dipimpin langsung Gubernur Jabar ini akan menjadi pilot project nasional dan menjadi percontohan bagi provinsi lainnya. Kami juga mengajak masyarakat untuk aktif dalam pertanian mikro dengan menanam di rumah menggunakan Polibag," tuturnya.
Menurut Kepala Bulog Divre Jabar Alip Afandi, pihaknya bertugas mengamankan harga di tingkat petani melalui Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk beras Rp6.600/kg, Gabah Kering Basah (GKB) Rp3.300/kg dan Gabah Kering Giling (GKG) Rp4.200/kg.
"Agar harga di tingkat petani tidak jatuh, penyerapan beras dioptimalkan terutama pada masa panen raya agar. Harapannya, petani tetap bergairah menanam padi," ujarnya dalam penandatanganan kesepakatan bersama & SOP antara Polda Jabar dengan Bulog Jabar, Rabu (10/9/2014).
Dia menyebutkan, memasuki bulan September ini penyerapan beras masih berlangsung meski relatif kecil. Jumlahnya akan semakin kecil memasuki musim paceklik yang terjadi pada Desember-Januari.
Adapun target penyerapan pada tahun 2014 sebesar 550.000, sedangkan realisasi penyerapan hingga Agustus mencapai 246.000 ton setara beras atau 44,57% dari target.
Terkait pendanaan penyerapan, Bulog tidak merasa khawatir karena mendapat dukungan dari perbankan dalam bentuk kredit komersial. Pinjaman tersebut mendapat jaminan langsung dari pemerintah. Demi menjaga minat petani, kelancaran pembayaran sangat diperlukan. Ketika beras dari petani masuk ke gudang pada pagi hari, pada siang harinya bisa langsung dicairkan pembayarannya.
"Sejumlah daerah mulai alami kekeringan meski belum menimbulkan gejolak. Penyerapan yang masih baik adalah wilayah Cirebon sedangkan Karawang sudah mulai terhenti," katanya.
Dia menambahkan, pihaknya mendukung penuh Operasi Pasar (OP) Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas). Kegiatan tersebut diperkirakan akan segera digelar mengingat inflasi terdongkrak akibat kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan elpiji 12Kg.
Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya pun menggandeng Polda Jabar demi menjaga ketahanan pangan. Kerjasamanya meliputi distribusi Raskin dan penyerapan beras selama 2 tahun ke depan ini. Secara bertahap, kerjasama ini akan dievaluasi terkait efektivitas sehingga dapat diperpanjang kembali di kemudian hari.
"Dukungan dari Polda Jabar sangat penting. Ketujuh sub divre yang ada di daerah merapat ke kepolisian setempat. Dengan kerjasama ini maka Bulog ada yang backup sehingga diharapkan ketahanan pangan tetap terjaga," sambungnya.
Di tempat yang sama, Direktur Binmas Polda Jabar, Kombes Pol Erwin C Rusmana mengatakan, koordinasi dengan Bulog Jabar ini tidak hanya secara umum tapi juga soal taktis. Kerjasama ini juga perlu evaluasi agar lebih efektif demi menghadapi berbagai tantangan ketahanan pangan.
"Dengan penduduk lebih dari 49 juta, Jabar menjadi kunci ketahanan nasional. Ketahanan pangan memiliki nilai yang sangat strategis yang perlu dijaga karena menyangkut keamanan juga," katanya.
Namun, menurutnya, Jabar dinilai riskan karena mengandalkan distribusi dari Tanjung Priok yang menyuplai 5 provinsi lainnya juga. Pihaknya berharap pintu pelabuhan Cirebon dapat segera dioptimalkan karena kondisi demikian.
"Perlengkapan pelabuhan tersebut belum memadai sebagai andalan distribusi logistik Jabar," katanya.
Tidak hanya itu, untuk mengatasi ketahanan pangan, pihaknya juga mengusulkan untuk dibentuk Forum Pemerhati Ketahanan Pangan yang akan berfungsi sebagai wadah seluruh stakeholders.
"Jika berjalan dengan sukses, Forum yang akan dipimpin langsung Gubernur Jabar ini akan menjadi pilot project nasional dan menjadi percontohan bagi provinsi lainnya. Kami juga mengajak masyarakat untuk aktif dalam pertanian mikro dengan menanam di rumah menggunakan Polibag," tuturnya.
(gpr)
Lihat Juga :
