Lembaga Kajian Kelautan Tolak Kementan-KKP Digabung
Kamis, 11 September 2014 - 14:15 WIB
Lembaga Kajian Kelautan Tolak Kementan-KKP Digabung
A
A
A
JAKARTA - Wacana pembentukan Kementerian Kedaulatan Pangan menimbulakan pro dan kontra di masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan yang terkait sektor tersebut.
Kementerian baru tersebut rencananya akan menggabungkan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya perikanan, mengingat masalah kelautan akan diurus oleh lembaga baru, yaitu Kementerian Maritim.
Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kebijakan Kelautan (LK3) Rizal E. Halim, rekonstruksi tata kelola kelembagaan khususnya Kementerian Kedaulatan Pangan dan Kementerian Maritim hanya akan menguras energi yang tidak esensial.
Sementara di sisi lain, kekhasan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang selama ini dipandang sebagai figur eksekutor yang langsung menyasar masalah yang dihadapi.
Dia menjelaskan, pertimbangan yang perlu diperhatikan dari gagasan Kementerian Kedaulatan Pangan dan Kementerian Maritim bahwa Kementan dan KKP bukan hanya mengurusi komoditas pangan.
"Komoditas seperti karet yang merupakan bahan baku untuk industri ban, juga diurusi Kementan. Begitu juga dengan KKP, komoditas ikan hias dan mutiara yang notabene bukan komoditas pangan juga secara serius dikembangkan, bahkan menjadi komoditas ekspor," ujar Rizal dalam rilisnya, Kamis (11/9/2014).
Menurut Rizal, mungkin lebih tepat memikirkan penguatan kelembagaan apakah melalui efisiensi penggunaan anggaran, memangkas sejumlah pos anggaran yang tidak perlu, dan sebagainya.
"Apa yang disampaikan oleh salah satu deputi Tim Transisi yang memaparkan temuannya terkait sejumlah pos anggaran yang dipandang perlu dipangkas untuk meperkuat basis fiskal. Misalnya, biaya rapat kementerian yang mencapai belasan triliun, saya pikir lebih realistis daripada berkutat pada nomenklatur lembaga," tegasnya.
Lebih lanjut Rizal menjelaskan bahwa dari sisi kinerja ekonomi, sektor perikanan lebih baik dibanding sektor pertanian. Menurut BPS, di tengah pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional dari 6,26% (2012) menjadi 5,78% (2013), sektor perikanan mengalami peningkatan pertumbuhan.
Bila pada 2012, pertumbuhan ekonomi sektor perikanan sebesar 6,49%, maka pada tahun 2013 mencapai 6,86%. Sementara sektor pertanian dalam arti luas tahun 2013 hanya tumbuh 3,54% alias lebih lambat dibanding 2012, yang mencapai 4,2%.
"Sektor perikanan, dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi per tahunnya di atas 6%, di mana angka pertumbuhan sebesar itu tidak bisa dicapai sektor pertanian dalam beberapa tahun ini," ujar Rizal.
Kementerian baru tersebut rencananya akan menggabungkan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya perikanan, mengingat masalah kelautan akan diurus oleh lembaga baru, yaitu Kementerian Maritim.
Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kebijakan Kelautan (LK3) Rizal E. Halim, rekonstruksi tata kelola kelembagaan khususnya Kementerian Kedaulatan Pangan dan Kementerian Maritim hanya akan menguras energi yang tidak esensial.
Sementara di sisi lain, kekhasan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang selama ini dipandang sebagai figur eksekutor yang langsung menyasar masalah yang dihadapi.
Dia menjelaskan, pertimbangan yang perlu diperhatikan dari gagasan Kementerian Kedaulatan Pangan dan Kementerian Maritim bahwa Kementan dan KKP bukan hanya mengurusi komoditas pangan.
"Komoditas seperti karet yang merupakan bahan baku untuk industri ban, juga diurusi Kementan. Begitu juga dengan KKP, komoditas ikan hias dan mutiara yang notabene bukan komoditas pangan juga secara serius dikembangkan, bahkan menjadi komoditas ekspor," ujar Rizal dalam rilisnya, Kamis (11/9/2014).
Menurut Rizal, mungkin lebih tepat memikirkan penguatan kelembagaan apakah melalui efisiensi penggunaan anggaran, memangkas sejumlah pos anggaran yang tidak perlu, dan sebagainya.
"Apa yang disampaikan oleh salah satu deputi Tim Transisi yang memaparkan temuannya terkait sejumlah pos anggaran yang dipandang perlu dipangkas untuk meperkuat basis fiskal. Misalnya, biaya rapat kementerian yang mencapai belasan triliun, saya pikir lebih realistis daripada berkutat pada nomenklatur lembaga," tegasnya.
Lebih lanjut Rizal menjelaskan bahwa dari sisi kinerja ekonomi, sektor perikanan lebih baik dibanding sektor pertanian. Menurut BPS, di tengah pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional dari 6,26% (2012) menjadi 5,78% (2013), sektor perikanan mengalami peningkatan pertumbuhan.
Bila pada 2012, pertumbuhan ekonomi sektor perikanan sebesar 6,49%, maka pada tahun 2013 mencapai 6,86%. Sementara sektor pertanian dalam arti luas tahun 2013 hanya tumbuh 3,54% alias lebih lambat dibanding 2012, yang mencapai 4,2%.
"Sektor perikanan, dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi per tahunnya di atas 6%, di mana angka pertumbuhan sebesar itu tidak bisa dicapai sektor pertanian dalam beberapa tahun ini," ujar Rizal.
(rna)
Lihat Juga :
