APBN untuk Infrastruktur Masih Kurang Rp92 Triliun
Rabu, 17 September 2014 - 21:01 WIB
APBN untuk Infrastruktur Masih Kurang Rp92 Triliun
A
A
A
JAKARTA - Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) membuat perkiraan akan terjadi kekurangan anggaran di sektor infrastruktur tahun depan senilai total Rp92,74 triliun. Ini karena ketersediaan anggaran negara Rp143,90 triliun, sedangkan total untuk kebutuhan menembus Rp236,64 triliun.
Menanggapi hal tersebut Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Daerah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengakui bahwa alokasi tersebut tidak akan cukup untuk memenuhi program pembangunan pada pemerintahan mendatang.
Namun, menurut dia, hal tersebut bisa diatasi dengan melibatkan lebih banyak pihak swasta dalam proyek-proyek infrastruktur yang menjadi prioritas untuk dibangun.
"Masalah ini bisa diatasi dengan pembukaan diri dengan disertai pembenahan regulasi yang jelas sehingga swasta terlibat dalam infrastruktur," ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2014).
Selain itu, kekurangan anggaran tersebut, terkhusus untuk daerah, dapat ditambah dari alokasi anggaran infrastruktur di provinsi yang sudah maju dan berkembang. Hal tersebut juga sesuai dengan arahan dari Menteri Perekonomian Chairul Tanjung.
"Pak Menko sudah pernah bilang untuk provinsi yang sudah maju, APBN-nya dikurangi saja agar bisa disalurkan ke daerah lain yang belum maju. Nah ini diperuntukkan bagi pihak swasta sebagai kunci pembangunan infrastruktur saat ini," kata dia.
Wahyu juga mengatakan, jika APBN disalurkan untuk provinsi yang masih kurang akan pembangunan, tentu ini akan semakin mempercepat proses pembangunan infrastruktur di Indonesia.
"Ini juga akan merujuk pada MP3EI ya karena proyeknya pemerintah itu kan membangun Indonesia sampai ke pelosok menjadi lebih maju," tandasnya.
Menanggapi hal tersebut Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Daerah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengakui bahwa alokasi tersebut tidak akan cukup untuk memenuhi program pembangunan pada pemerintahan mendatang.
Namun, menurut dia, hal tersebut bisa diatasi dengan melibatkan lebih banyak pihak swasta dalam proyek-proyek infrastruktur yang menjadi prioritas untuk dibangun.
"Masalah ini bisa diatasi dengan pembukaan diri dengan disertai pembenahan regulasi yang jelas sehingga swasta terlibat dalam infrastruktur," ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2014).
Selain itu, kekurangan anggaran tersebut, terkhusus untuk daerah, dapat ditambah dari alokasi anggaran infrastruktur di provinsi yang sudah maju dan berkembang. Hal tersebut juga sesuai dengan arahan dari Menteri Perekonomian Chairul Tanjung.
"Pak Menko sudah pernah bilang untuk provinsi yang sudah maju, APBN-nya dikurangi saja agar bisa disalurkan ke daerah lain yang belum maju. Nah ini diperuntukkan bagi pihak swasta sebagai kunci pembangunan infrastruktur saat ini," kata dia.
Wahyu juga mengatakan, jika APBN disalurkan untuk provinsi yang masih kurang akan pembangunan, tentu ini akan semakin mempercepat proses pembangunan infrastruktur di Indonesia.
"Ini juga akan merujuk pada MP3EI ya karena proyeknya pemerintah itu kan membangun Indonesia sampai ke pelosok menjadi lebih maju," tandasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
