Pelaku Usaha Tuntut Kepastian Hukum
Pelaku Usaha Tuntut Kepastian Hukum
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi mengatakan, para pelaku usaha menuntut kepastian hukum di Indonesia.
Dia menilai, saat ini antara Undang-undang (UU) pemerintah pusat dan daerah banyak yang bertolak belakang. Hal tersebut yang menyebabkan high cost.
"Kita ingin otonomi daerah jelas. Kami tentu ingin hal ini bisa terjadi. Karena kami merasa sejak krisis 1998, sudah melakukan sejumlah cara untuk tumbuh kembali. Terakhir kami harap budget pemerintah untuk pembangunan infrastruktur," ujar Sofjan, Kamis (18/9/2014).
Hal ini disampaikan Apindo dalam 14 usulan roadmap perekonomian yang dikirim kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Termasuk di dalamnya usulan kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
"100 hari pertama apa yang bisa dibuat, serta satu tahun apa yang harus dilakukan, serta lima tahun ke depan. Kami bersedia untuk investasi, kami dapat dukungan sepenuhnya dari asing yang sudah investasi," tandasnya.
Dia menilai, saat ini antara Undang-undang (UU) pemerintah pusat dan daerah banyak yang bertolak belakang. Hal tersebut yang menyebabkan high cost.
"Kita ingin otonomi daerah jelas. Kami tentu ingin hal ini bisa terjadi. Karena kami merasa sejak krisis 1998, sudah melakukan sejumlah cara untuk tumbuh kembali. Terakhir kami harap budget pemerintah untuk pembangunan infrastruktur," ujar Sofjan, Kamis (18/9/2014).
Hal ini disampaikan Apindo dalam 14 usulan roadmap perekonomian yang dikirim kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Termasuk di dalamnya usulan kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
"100 hari pertama apa yang bisa dibuat, serta satu tahun apa yang harus dilakukan, serta lima tahun ke depan. Kami bersedia untuk investasi, kami dapat dukungan sepenuhnya dari asing yang sudah investasi," tandasnya.
(dmd)
Explore More