Pemerintah Kurang Mengontrol Penggunaan BBM di Tol
Minggu, 21 September 2014 - 16:39 WIB
Pemerintah Kurang Mengontrol Penggunaan BBM di Tol
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai pemerintah kurang mengontrol terkait penggunaan BBM di jalan tol.
Pelarangan penggunaan BBM di tol, pemerintah seharusnya memikirkan lebih matang agar tidak ada pihak yang dirugikan.
Pasalnya, akibat tidak adanya kontrol dari pemerintah, banyak SPBU di kawasan rest area jalan tol menjadi sepi pembeli.
"Kalau pemerintah pintar, seharusnya mereka mengontrol. Kalau mau dilakukan pembatasan, seharusnya di semua SPBU, jangan yang ada di tol saja. karena pengguna jalan bisa saja beli di luar tol. Bisa rugi SPBU di ruas jalur tol," ujar Komisioner KPPU Syarkawi Rauf saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Minggu (20/9/2014).
Menurutnya, hal ini berdampak dari Jatah untuk premium yang hanya 46 juta kiloliter tidak mampu memenuhi konsumsi masyarakat. Sehingga, pemakaiannya over kuota. Jadi penggunaannya melebihi ketersediaan yang ada.
"Pemerintah itu susah mengontrol. Cuma kebijakan saja yang dibuat tanpa tidak adanya kontrol itu susah. Dulu pemerintah menerapkan, penghapusan BBM bersubsidi di Jakarta. Tapi bagi mereka yang cerdas, mereka bakalan beli di Bekasi atau di Depok. Kan lebih pintar mereka," ujarnya.
Dia menegaskan, satu-satunya cara yang paling tepat untuk mengatasi ini, dengan menaikkan harga BBM. Itu yang sudah tidak bisa ditoleransi dan harus dilakukan pemerintah.
"Satu-satunya cara yang paling bagus ya begitu, sudah harga mati pokoknya," pungkas Syarkawi.
Pelarangan penggunaan BBM di tol, pemerintah seharusnya memikirkan lebih matang agar tidak ada pihak yang dirugikan.
Pasalnya, akibat tidak adanya kontrol dari pemerintah, banyak SPBU di kawasan rest area jalan tol menjadi sepi pembeli.
"Kalau pemerintah pintar, seharusnya mereka mengontrol. Kalau mau dilakukan pembatasan, seharusnya di semua SPBU, jangan yang ada di tol saja. karena pengguna jalan bisa saja beli di luar tol. Bisa rugi SPBU di ruas jalur tol," ujar Komisioner KPPU Syarkawi Rauf saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Minggu (20/9/2014).
Menurutnya, hal ini berdampak dari Jatah untuk premium yang hanya 46 juta kiloliter tidak mampu memenuhi konsumsi masyarakat. Sehingga, pemakaiannya over kuota. Jadi penggunaannya melebihi ketersediaan yang ada.
"Pemerintah itu susah mengontrol. Cuma kebijakan saja yang dibuat tanpa tidak adanya kontrol itu susah. Dulu pemerintah menerapkan, penghapusan BBM bersubsidi di Jakarta. Tapi bagi mereka yang cerdas, mereka bakalan beli di Bekasi atau di Depok. Kan lebih pintar mereka," ujarnya.
Dia menegaskan, satu-satunya cara yang paling tepat untuk mengatasi ini, dengan menaikkan harga BBM. Itu yang sudah tidak bisa ditoleransi dan harus dilakukan pemerintah.
"Satu-satunya cara yang paling bagus ya begitu, sudah harga mati pokoknya," pungkas Syarkawi.
(izz)
Lihat Juga :
