Jokowi Didesak Prioritaskan Pasokan Solar untuk Nelayan
Senin, 22 September 2014 - 12:02 WIB
Jokowi Didesak Prioritaskan Pasokan Solar untuk Nelayan
A
A
A
JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendesak pemerintahan baru di tangan Joko Widodo (Jokowi) untuk memprioritaskan pasokan solar subsidi untuk nelayan.
"Perlu dikaji lebih jauh tentang ketidakkonsistenan BBM bersubsidi baik dari regulasi atau format pendistribusiannya," ujar Wakil Ketua Umum Kadin bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto di Menara Kadin, Jakarta, Senin (22/9/2014).
Kadin berharap para stakeholder melakukan review terhadap kajian ini, terutama terkait keberlangsungan operasional nelayan. (Baca: Kadin: Nelayan Resah Solar Subsidi Dibatasi).
"Kita harapkan ada sistem baik, terjadwal, rutin dan detailnya seperti apa agar konsisten. Yang menghambat, kita lihat juga apakah dari sisi regulasinya ada yang perlu diubah atau justru dari masalah operasional," terangnya.
Dia mengatakan, diperlukan juga master list khusus yang bisa memonitor dan memastikan untuk keberlanjutan pasokan.
Sebab, lanjut Yugi, sebesar 60% biaya operasional nelayan untuk bahan bakar. Sehingga, pasokan BBM subsidi yang Aman menjadi hal yang wajib.
"Karena kalau ada pembatasan, tentu akan memperpendek waktu operasional dan ujungnya akan mengurangi penghasilan. Kita juga tidak menghendaki adanya pembatasan, justru diperkirakan biaya operasional bisa ikut naik," jelasnya.
Pihaknya juga berharap agar pemerintah memiliki data-data valid terkait berapa nelayan yang bisa memiliki akses ke SPBU, yang memiliki akses ke bank hingga berapa nelayan yang ekonominya mengalami peningkatan.
"SPBU khusus nelayan itu sebenarnya ada, tetapi belum terlalu jelas keberlangsungannya seperti apa. Kita harapkan ada rencana strategis masalah ini, sehingga penyaluran bisa benar-benar tepat sasaran," tutur dia.
Selain itu, pemberi modal seperti perbankan dapat memberikan kepercayaan kepada pengusaha dan nelayan lokal, sehingga mereka lebih mudah mendapatkan kredit.
"Perlu dikaji lebih jauh tentang ketidakkonsistenan BBM bersubsidi baik dari regulasi atau format pendistribusiannya," ujar Wakil Ketua Umum Kadin bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto di Menara Kadin, Jakarta, Senin (22/9/2014).
Kadin berharap para stakeholder melakukan review terhadap kajian ini, terutama terkait keberlangsungan operasional nelayan. (Baca: Kadin: Nelayan Resah Solar Subsidi Dibatasi).
"Kita harapkan ada sistem baik, terjadwal, rutin dan detailnya seperti apa agar konsisten. Yang menghambat, kita lihat juga apakah dari sisi regulasinya ada yang perlu diubah atau justru dari masalah operasional," terangnya.
Dia mengatakan, diperlukan juga master list khusus yang bisa memonitor dan memastikan untuk keberlanjutan pasokan.
Sebab, lanjut Yugi, sebesar 60% biaya operasional nelayan untuk bahan bakar. Sehingga, pasokan BBM subsidi yang Aman menjadi hal yang wajib.
"Karena kalau ada pembatasan, tentu akan memperpendek waktu operasional dan ujungnya akan mengurangi penghasilan. Kita juga tidak menghendaki adanya pembatasan, justru diperkirakan biaya operasional bisa ikut naik," jelasnya.
Pihaknya juga berharap agar pemerintah memiliki data-data valid terkait berapa nelayan yang bisa memiliki akses ke SPBU, yang memiliki akses ke bank hingga berapa nelayan yang ekonominya mengalami peningkatan.
"SPBU khusus nelayan itu sebenarnya ada, tetapi belum terlalu jelas keberlangsungannya seperti apa. Kita harapkan ada rencana strategis masalah ini, sehingga penyaluran bisa benar-benar tepat sasaran," tutur dia.
Selain itu, pemberi modal seperti perbankan dapat memberikan kepercayaan kepada pengusaha dan nelayan lokal, sehingga mereka lebih mudah mendapatkan kredit.
(izz)
Lihat Juga :
