Gapmmi Setuju Harga BBM Bersubsidi Dinaikkan
Gapmmi Setuju Harga BBM Bersubsidi Dinaikkan
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengaku setuju harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dinaikkan.
Dia mengatakan, jika bahan bakar primadona tersebut tidak dinaikkan, maka beban subsidi pemerintah akan berlebih. Hal ini tidak bagus untuk ekonomi secara keseluruhan.
"Suatu saat akan membahayakan daya beli konsumen. Kita setuju kalau subsidi itu dihapus, tapi dipakai untuk memperbaiki infrastruktur," ujarnya di Pullman Hotel Jakarta, Senin (22/9/2014).
Adhi mengatakan, jika harga BBM naik memang dalam jangka pendek akan membebankan ongkos industri.
Namun, untuk jangka panjang, jika pemerintah berkomitmen bangun infrastruktur, maka biaya logistik akan jauh lebih murah dibanding mempertahankan harga BBM seperti sekarang.
"Lagi-lagi kita tagih komitmen pemerintah untuk infrastruktur, itu yang paling penting," imbuhnya.
Selain itu, pihaknya juga menginginkan pemerintah punya rencana jelas serta kepastian untuk kenaikan tersebut.
"Kita ingin benar-benar pemerintah punya planning yang jelas, menjelaskan ke konsumen yang jelas, masyarakat yang jelas. Sehingga tidak terjadi gejolak, tapi jangka panjang biaya-biaya logistik murah," jelas dia.
Sementara, terkait waktu kenaikan, pada dasarnya Adhi setuju dengan rencana dua tahap, yaitu di pemerintahan SBY dan Jokowi.
"Tapi ternyata pemerintahan SBY enggak mau kan. Jadi mau tidak mau harus ada kenaikan Rp3.000 per November, itu salah satu jalan terbaik. Supaya tidak Kolaps ekonomi kita dan bisa memperbaiki infrastruktur," pungkasnya.
Dia mengatakan, jika bahan bakar primadona tersebut tidak dinaikkan, maka beban subsidi pemerintah akan berlebih. Hal ini tidak bagus untuk ekonomi secara keseluruhan.
"Suatu saat akan membahayakan daya beli konsumen. Kita setuju kalau subsidi itu dihapus, tapi dipakai untuk memperbaiki infrastruktur," ujarnya di Pullman Hotel Jakarta, Senin (22/9/2014).
Adhi mengatakan, jika harga BBM naik memang dalam jangka pendek akan membebankan ongkos industri.
Namun, untuk jangka panjang, jika pemerintah berkomitmen bangun infrastruktur, maka biaya logistik akan jauh lebih murah dibanding mempertahankan harga BBM seperti sekarang.
"Lagi-lagi kita tagih komitmen pemerintah untuk infrastruktur, itu yang paling penting," imbuhnya.
Selain itu, pihaknya juga menginginkan pemerintah punya rencana jelas serta kepastian untuk kenaikan tersebut.
"Kita ingin benar-benar pemerintah punya planning yang jelas, menjelaskan ke konsumen yang jelas, masyarakat yang jelas. Sehingga tidak terjadi gejolak, tapi jangka panjang biaya-biaya logistik murah," jelas dia.
Sementara, terkait waktu kenaikan, pada dasarnya Adhi setuju dengan rencana dua tahap, yaitu di pemerintahan SBY dan Jokowi.
"Tapi ternyata pemerintahan SBY enggak mau kan. Jadi mau tidak mau harus ada kenaikan Rp3.000 per November, itu salah satu jalan terbaik. Supaya tidak Kolaps ekonomi kita dan bisa memperbaiki infrastruktur," pungkasnya.
(izz)
Explore More