Sofyan Djalil: Ditawari Jadi Menteri Itu Sebuah Kehormatan
A
A
A
JAKARTA - Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sofyan Djalil diisukan menjadi salah satu calon menteri yang diusung dalam kabinet Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK).
Menanggapi hal itu, dirinya mengaku hingga saat ini belum ada tawaran yang datang dari Tim Transisi ataupun dari Jokowi langsung untuk menjadikannya punggawa pemerintahan.
"Oh enggak (ditawari), saya mah orang luar aja. Kan sama seperti anda. Enggak, belum. Mungkin orang lain," ucap dia di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (23/9/2014).
Kendati demikian, mantan orang nomor satu di BUMN ini menuturkan bahwa sebuah kehormatan baginya, jika tawaran itu benar-benar datang kepadanya.
"Itu sebuah kehormatan kalau ditawarin. Kalau melakukan untuk kebaikan negara, kenapa tidak. Kalau ditawarin. Itu kan yang paling tau Pak Jokowi, kira-kira siapa yang terbaik menurut beliau," pungkasnya.
Seperti diketahui, Presiden terpilih Jokowi telah mengumumkan akan membentuk sebanyak 34 kementerian. Dimana 18 kementerian akan diisi oleh kalangan profesional murni, dan 16 kementerian oleh kalangan profesional partai.
(Baca: Menteri BUMN Harus Profesional Murni)
Menanggapi hal itu, dirinya mengaku hingga saat ini belum ada tawaran yang datang dari Tim Transisi ataupun dari Jokowi langsung untuk menjadikannya punggawa pemerintahan.
"Oh enggak (ditawari), saya mah orang luar aja. Kan sama seperti anda. Enggak, belum. Mungkin orang lain," ucap dia di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (23/9/2014).
Kendati demikian, mantan orang nomor satu di BUMN ini menuturkan bahwa sebuah kehormatan baginya, jika tawaran itu benar-benar datang kepadanya.
"Itu sebuah kehormatan kalau ditawarin. Kalau melakukan untuk kebaikan negara, kenapa tidak. Kalau ditawarin. Itu kan yang paling tau Pak Jokowi, kira-kira siapa yang terbaik menurut beliau," pungkasnya.
Seperti diketahui, Presiden terpilih Jokowi telah mengumumkan akan membentuk sebanyak 34 kementerian. Dimana 18 kementerian akan diisi oleh kalangan profesional murni, dan 16 kementerian oleh kalangan profesional partai.
(Baca: Menteri BUMN Harus Profesional Murni)
(gpr)