Rencana Pengalihan PSO KA Jarak Jauh ke KRL Masih Dibahas
Rabu, 24 September 2014 - 07:05 WIB
Rencana Pengalihan PSO KA Jarak Jauh ke KRL Masih Dibahas
A
A
A
JAKARTA - Kepala Subdit Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, Direktorat Perkeretaapian, Joice Hutajulu mengatakan, rencana pengalihan PSO (public service obligation) angkutan kereta (KA) jarak jauh ke KRL masih akan dibahas.
Hal ini karena usulan pengalokasian anggaran Direktorat Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan belum tuntas di DPR RI.
"Belum final atau masih sebatas wacana. Memang ada potensi penghapusan PSO angkutan kereta jarak jauh ke angkutan kereta KRL. Alasannya, ya tidak signifikan jika dibandingkan dengan pengguna KRL di seluruh wilayah operasi PT KAI," ujarnya, Selasa (23/9/2014).
Menurut Joice, dengan pengalihan PSO dari KA jarak jauh ke kereta KRL justru bisa meningkatkan pelayanan kepada pengguna KRL.
"PSO untuk KRL bisa bertambah. Namun, jangan dilihat dari jumlah penumpang maupun harga tiketnya," katanya.
"Yang perlu diperhatikan dengan PSO KRL kualitas pelayanan juga bertambah. Misalnya, jumlah stasiun bertambah atau frekuensi perjalanan keretanya juga bisa semakin bertambah dari yang ada sekarang," tambah Joice.
Dia menambahkan, tahun ini anggaran PSO mencapai Rp1,2 triliun dan dalam proses adendum mengingat penyerapan anggaran tidak 100%.
"PSO di tahun 2013 saja ada yang sempat dikembalikan karena tidak terserap. Namun, tidak terserapnya anggaran bukan karena keliru perkiraan jumlah penumpang, namun terdapat jumlah perjalanan kereta yang dikurangi karena ada masalah dan sebagainya," jelasnya.
Sebagai informasi PSO terhadap angkutan kereta diberikan untuk kelas ekonomi meliputi kereta jarak jauh, kereta jarak sedang, KRD Ekonomi non jabotabek, KRL Ekonomi, serta kereta ekonomi Lebaran.
Sementara untuk kereta jarak jauh saat ini dioperasikan melalui 11 kereta ke berbagai tujuan di Pulau Jawa.
Adapun wacana mengenai penghapusan PSO kereta jarak jauh untuk dialihkan ke PSO KRL masih menunggu persetujuan DPR dalam pembahasan anggaran APBN 2015.
"Kita masih melihat berapa jumlah PSO yang akan disetujui pada APBN 2015. Jika angkanya tidak sesuai, ada kemungkinan dihapus. Yang jelas kita lihat ketuk palu antara DPR dan pemerintah seperti apa kita masih tunggu," pungkas Joice.
Hal ini karena usulan pengalokasian anggaran Direktorat Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan belum tuntas di DPR RI.
"Belum final atau masih sebatas wacana. Memang ada potensi penghapusan PSO angkutan kereta jarak jauh ke angkutan kereta KRL. Alasannya, ya tidak signifikan jika dibandingkan dengan pengguna KRL di seluruh wilayah operasi PT KAI," ujarnya, Selasa (23/9/2014).
Menurut Joice, dengan pengalihan PSO dari KA jarak jauh ke kereta KRL justru bisa meningkatkan pelayanan kepada pengguna KRL.
"PSO untuk KRL bisa bertambah. Namun, jangan dilihat dari jumlah penumpang maupun harga tiketnya," katanya.
"Yang perlu diperhatikan dengan PSO KRL kualitas pelayanan juga bertambah. Misalnya, jumlah stasiun bertambah atau frekuensi perjalanan keretanya juga bisa semakin bertambah dari yang ada sekarang," tambah Joice.
Dia menambahkan, tahun ini anggaran PSO mencapai Rp1,2 triliun dan dalam proses adendum mengingat penyerapan anggaran tidak 100%.
"PSO di tahun 2013 saja ada yang sempat dikembalikan karena tidak terserap. Namun, tidak terserapnya anggaran bukan karena keliru perkiraan jumlah penumpang, namun terdapat jumlah perjalanan kereta yang dikurangi karena ada masalah dan sebagainya," jelasnya.
Sebagai informasi PSO terhadap angkutan kereta diberikan untuk kelas ekonomi meliputi kereta jarak jauh, kereta jarak sedang, KRD Ekonomi non jabotabek, KRL Ekonomi, serta kereta ekonomi Lebaran.
Sementara untuk kereta jarak jauh saat ini dioperasikan melalui 11 kereta ke berbagai tujuan di Pulau Jawa.
Adapun wacana mengenai penghapusan PSO kereta jarak jauh untuk dialihkan ke PSO KRL masih menunggu persetujuan DPR dalam pembahasan anggaran APBN 2015.
"Kita masih melihat berapa jumlah PSO yang akan disetujui pada APBN 2015. Jika angkanya tidak sesuai, ada kemungkinan dihapus. Yang jelas kita lihat ketuk palu antara DPR dan pemerintah seperti apa kita masih tunggu," pungkas Joice.
(dmd)
Lihat Juga :
