Kadin Berharap Pemerintahan Baru Pertahankan KKP

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menginginkan pemerintahan baru mempertahankan adanya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Keinginan Kadin tersebut mengingat adanya wacana peleburan KKP dengan Kementerian Pertanian (Kementan) menjadi Kementerian Kedaulatan Pangan.

Kadin menilai, rencana penggabungan tersebut kurang tepat, karena akan mengecilkan potensi kelautan dan perikanan Indonesia yang saat ini belum tergarap optimal.

Pasalnya, peleburan dua kementerian tersebut untuk merampingkan kabinet pemerintahan yang ditaksir dapat menghemat anggaran sebesar Rp3,8 triliun.

Hal ini diperkirakan akan berpengaruh terhadap berbagai pihak terkait, terutama jajaran kementerian, akademisi, tak terkecuali para pelaku usaha.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengatakan, peleburan KKP dikhawatirkan dapat menghambat pembangunan perikanan dan kelautan Indonesia yang selama ini sudah berjalan.

"Jika wacana peleburan KKP ini memang hanya didasarkan pada penghematan anggaran, seyogyanya kita lihat juga potensi ekonomi dari sektor ini yang bisa mencapai Rp255 triliun per tahun," kata dia dalam rilisnya, Rabu (24/9/2014).

Hingga saat ini, kata dia, potensi sebesar itu belum dicapai karena belum diberdayakan secara optimal.

Menurutnya, kelautan dan perikanan tidak hanya terbatas pada aspek pangan. Tapi juga aspek lainnya seperti bioteknoligi, wisata bahari, minyak bumi, transportasi laut hingga pembangunan SDM untuk kelautan dan perikanan dan penguatan kelembagaan.

Selama ini, lanjut Yugi, fokus program-program yang dilakukan KKP sudah cukup terarah dan targetnya terukur.

Pihaknya mengkhawatirkan aktivitas sektor Kelautan dan Perikanan yang mulai membaik justru malah tidak bergairah.

Porsi anggaran KKP diperkirakan hanya sepertiga dari Kementerian Pertanian saat ini. Pembangunan ekonomi tampaknya masih berorientasi di darat saja.

"Sebenarnya masih banyak pekerjaan rumah untuk sektor ini, belum lagi jika kita berbicara tentang kesejahteraan nelayan kita," ujarnya.

Selain itu, dengan dileburnya KKP akan sangat berpengaruh pada produktivitas para pelaku perikanan. Karena arah koordinasi dan birokrasi dengan pemerintah akan berubah.

"Peleburan KKP sebenarnya tidak sejalan dengan semangat yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim," kata dia.

Seharusnya pemerintah memiliki landasan kuat untuk mengakselerasi dan mengakomodir semua hal yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan sebagai sebagai penggerak pembangunan ekonomi nasional.