Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Gagasan Tol Laut dan Poros Maritim Belum Memiliki Pondasi
Gagasan Tol Laut dan Poros Maritim Belum Memiliki Pondasi
A
A
A
JAKARTA - Institute Maritime Indonesia (IMI) memandang gagasan pembangunan Tol Laut dan Poros Maritim yang diusung Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) belum memiliki pondasi yang kuat.
IMI mengingatkan, berbicara maritim tanpa memahami substansi dasar, terutama terkait kebijakan sangat berbahaya.
"Kesalahan persepsi akan jadi boomerang dan kontra produktif. Sebagai contoh, Poros Maritim dan Tol Laut. Ini seakan menyingkirkan tahapan penting dari proses yang seharusnya dilakukan untuk membangun sebuah negara maritim," ujar Direktur Eksekutif IMI, Y Paonganan dalam keterangan tertulisnya kepada Sindonews, Kamis (25/9/2014) malam.
Menurut Paonganan, sebelum berbicara "poros" seharusnya bicara dulu soal hal mendasar, seperti ALKI (alur laut kepulauan Indonesia).
"Walaupun PBB melalui UNCLOS memayungi ALKI, kita harus mengerti bahwa kapal-kapal asing tersebut melintasi wilayah Indonesia," paparnya.
Kemudian, kata pria yang akrab disapa Ongen ini, sebelum bicara istilah Tol Laut, maka harus bicara moda-moda transportasi dan utamanya sistem transportasi laut yang saat ini masih "amburadul".
Seperti, ketersediaan kapal dan tata kelola pelabuhan yang tidak maksimal, akhirnya berdampak pada pembangunan ekonomi.
"Jangan membayangkan lautan itu seperti daratan. Apalagi membayangkan lalu lintasnya, seperti moda-moda transportasi di jalanan ibu kota. Mengatasi kemacetan dengan menghadirkan tol itu salah satu bentuk spontan dari pola pikir orang daratan yang tidak mengerti maritim," beber Ongen sambil tersenyum.
Sebelum bicara hal-hal aplikatif, seperti Tol Laut, jargon-jagon seperti Poros Maritim dan sebagainya, yang perlu dilakukan diawal adalah memiliki pondasi dari gerakan mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim.
"Indonesia belum memiliki maritime policy sebagai pondasi menuju negara maritim. UU yang terkait dengan maritim masih tumpang tindih tak karuan. Dari mana bisa hadir hal-hal yang aplikatif? Apalagi jargon yang melibatkan dunia segala," tandas Ongen.
IMI mengingatkan, berbicara maritim tanpa memahami substansi dasar, terutama terkait kebijakan sangat berbahaya.
"Kesalahan persepsi akan jadi boomerang dan kontra produktif. Sebagai contoh, Poros Maritim dan Tol Laut. Ini seakan menyingkirkan tahapan penting dari proses yang seharusnya dilakukan untuk membangun sebuah negara maritim," ujar Direktur Eksekutif IMI, Y Paonganan dalam keterangan tertulisnya kepada Sindonews, Kamis (25/9/2014) malam.
Menurut Paonganan, sebelum berbicara "poros" seharusnya bicara dulu soal hal mendasar, seperti ALKI (alur laut kepulauan Indonesia).
"Walaupun PBB melalui UNCLOS memayungi ALKI, kita harus mengerti bahwa kapal-kapal asing tersebut melintasi wilayah Indonesia," paparnya.
Kemudian, kata pria yang akrab disapa Ongen ini, sebelum bicara istilah Tol Laut, maka harus bicara moda-moda transportasi dan utamanya sistem transportasi laut yang saat ini masih "amburadul".
Seperti, ketersediaan kapal dan tata kelola pelabuhan yang tidak maksimal, akhirnya berdampak pada pembangunan ekonomi.
"Jangan membayangkan lautan itu seperti daratan. Apalagi membayangkan lalu lintasnya, seperti moda-moda transportasi di jalanan ibu kota. Mengatasi kemacetan dengan menghadirkan tol itu salah satu bentuk spontan dari pola pikir orang daratan yang tidak mengerti maritim," beber Ongen sambil tersenyum.
Sebelum bicara hal-hal aplikatif, seperti Tol Laut, jargon-jagon seperti Poros Maritim dan sebagainya, yang perlu dilakukan diawal adalah memiliki pondasi dari gerakan mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim.
"Indonesia belum memiliki maritime policy sebagai pondasi menuju negara maritim. UU yang terkait dengan maritim masih tumpang tindih tak karuan. Dari mana bisa hadir hal-hal yang aplikatif? Apalagi jargon yang melibatkan dunia segala," tandas Ongen.
(dmd)
Explore More