DPR Setuju Petral Dibubarkan
Jum'at, 26 September 2014 - 13:32 WIB
DPR Setuju Petral Dibubarkan
A
A
A
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui usulan agar Pertamina Energy Trading Limited (Petral) dibubarkan.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartarto, menanggapi wacana yang digulirkan Tim transisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan Petral, yang dinilai berpotensi menjadi sarang mafia migas.
"Itu mesti dilihat dari segi korporasi. itu pembeliannya kan dari Petral ke Pertamina," tuturnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (26/9/2014).
Meski demikian, pembubaran Petral sedikit banyak akan merugikan negara. Dia menyebutkan, dari segi transaksi jika minyaknya diproduksi di Indonesia akan kena pajak penambahan nilai (PPn) dan beberapa pajak bawaan lainnya.
Selain itu, lanjut dia, pembubaran Petral juga akan berpengaruh pada pengadaan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Ya, dari segi trasanksi PPn dan ada pajak. Kalau di Singapura kan bebas pajak. Akan berpengaruh pada pengadaan subsidi BBM. Kan biaya-biaya perpajakan akan meningkat," jelasnya.
Sementara, Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijana justru menilai wacana pembubaran Petral bagus untuk mendorong pemerintah membuat refinery.
"Kita perbaiki perminyakan ini supaya subsdi menjadi tidak membebani negara. Bagaimana caranya? Yang jelas kita buat refinery. Sehingga BBM bisa diproduksi di Indonesia dan pemerintah itu tidak dijual dan refinery di sini agar untuk rakyat," tutur dia.
Namun, Azam mengaku sepenuhnya menyerahkan hal ini kepada pemerintah baru. Jika hal tersebut dianggap baik untuk memperbaiki APBN, maka tak ada salahnya anak usaha Pertamina tersebut dibubarkan.
"Itu ide bagus dan kita mendorong pemerintah buat refinery. Mungkin era Jokowi ini arah ke sana untuk memperbaiki di sana. Tapi terserah Jokowi. Kalau itu dianggap baik dan dapat memperbaiki RAPBN kita, kenapa tidak," pungkasnya.
(Baca: Jokowi Niat Bubarkan Petral?)
Hal itu disampaikan Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartarto, menanggapi wacana yang digulirkan Tim transisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan Petral, yang dinilai berpotensi menjadi sarang mafia migas.
"Itu mesti dilihat dari segi korporasi. itu pembeliannya kan dari Petral ke Pertamina," tuturnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (26/9/2014).
Meski demikian, pembubaran Petral sedikit banyak akan merugikan negara. Dia menyebutkan, dari segi transaksi jika minyaknya diproduksi di Indonesia akan kena pajak penambahan nilai (PPn) dan beberapa pajak bawaan lainnya.
Selain itu, lanjut dia, pembubaran Petral juga akan berpengaruh pada pengadaan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Ya, dari segi trasanksi PPn dan ada pajak. Kalau di Singapura kan bebas pajak. Akan berpengaruh pada pengadaan subsidi BBM. Kan biaya-biaya perpajakan akan meningkat," jelasnya.
Sementara, Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijana justru menilai wacana pembubaran Petral bagus untuk mendorong pemerintah membuat refinery.
"Kita perbaiki perminyakan ini supaya subsdi menjadi tidak membebani negara. Bagaimana caranya? Yang jelas kita buat refinery. Sehingga BBM bisa diproduksi di Indonesia dan pemerintah itu tidak dijual dan refinery di sini agar untuk rakyat," tutur dia.
Namun, Azam mengaku sepenuhnya menyerahkan hal ini kepada pemerintah baru. Jika hal tersebut dianggap baik untuk memperbaiki APBN, maka tak ada salahnya anak usaha Pertamina tersebut dibubarkan.
"Itu ide bagus dan kita mendorong pemerintah buat refinery. Mungkin era Jokowi ini arah ke sana untuk memperbaiki di sana. Tapi terserah Jokowi. Kalau itu dianggap baik dan dapat memperbaiki RAPBN kita, kenapa tidak," pungkasnya.
(Baca: Jokowi Niat Bubarkan Petral?)
(izz)
