Tol Laut dan Poros Maritim Rentan Kepentingan Asing

JAKARTA - Pelaku usaha logistik menilai implementasi konsep pembangunan Tol Laut dan Poros Maritim rentan terhadap kepentingan asing.

Mereka memperingatkan, jika Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla mengisi pos menteri sosok yang berpihak pada kepentingan asing akan menjadi ancaman bagi kedaulatan maritim dan industri nasional.

"Tol Laut dan Poros Maritim bisa mengancam kedaulatan maritim dan industri maritim nasional bila menteri maritim atau perhubungan mendatang lebih condong dan pro kepada kepentingan asing," kata Wakil Ketua Komite Tetap Penyedia dan Pelaku Logistik Kadin Indonesia, Zaldi Masita dalam keterangan tertulisnya, Jakarta (6/10/2014)

Menurutnya, implementasi Tol Laut atau Poros Maritim harus berakar pada kekuatan nasional dan memprioritaskan industri domestik dibandingkan asing karena esensi dari keduanya adalah untuk mewujudkan perekonomian maritim nasional yang berdaulat bagi masyarakat.

Zaldi mencontohkan saat ini dua terminal tersibuk di Tanjung Priok dan Tanjung Perak sudah dikelola oleh asing. Bahkan, konsesi bagi perusahaan asing tersebut diperpanjang oleh operator pelabuhan yang juga mengantongi konsesi, meskipun hak memperpanjang konsesi ada di tangan otoritas pelabuhan.

Pria yang juga menjabat Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) ini menambahkan, Terminal Petikemas Kalibaru juga akan dikelola oleh perusahaan luar negeri.

"Ini situasi yang cukup memprihatinkan dan pemerintahan baru ke depan harus bisa menghentikan praktik liberalisasi seperti itu, dengan cara memperkuat peran masyarakat pengusaha nasional," tegasnya.