Penghapusan FLPP Hanya untuk Landed House di Perkotaan
Penghapusan FLPP Hanya untuk Landed House di Perkotaan
A
A
A
SEMARANG - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) memastikan tidak akan menghapus subsidi untuk perumahan dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahaan (FLPP).
Dewan Pengawas Pusat Pembiayaan Perumahan Kemenpera Tri Buwono Tunggal menyatakan, FLPP tidak dihapuskan, namun hanya dilihkan ke rumah susun atau vertikal house. Hal itu dilakukan pasalnya saat ini sudah sulit ditemukan lahan untuk pembangunan rumah tapak sederhana terutama di wilayah perkotaan.
Dijelaskannya, meskipun subsidi dialihkan ke rumah susun, namun demikian untuk daerah-daerah yang masih memiliki lahan cukup untuk membangun rumah tapak, tetap masih bisa mendapatkan FLPP.
“Bukan penghapusan (FLPP) hanya dialihkan ke rusun, itupun hanya untuk wilayah perkotaan yang memang sudah padat, sulit mendapatkan tanah, dan harga tanahnya teralu mahal. Seperti di Kota Semarang ini tidak mungkin dibangun rumah tapak sederhana, tapi di luar Semarang misalnya Ungaran, Kendal, masih bisa membuat rumah tapak,” katanya, disela-sela pembukaan pesta rumah rakyat di Java Mal Semarang, Senin (6/10/2014).
Dia menyebutkan, rumah layak huni menjadi kebutuhan yang mendasar bagi masyarkat. Saat ini secara nasional, kebutuhan rumah masih sekitar 15 juta unit. Hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk pemerintah, perbankan dan pengembang untuk menyediakan rumah yang layak huni.
“Program FLPP merupakan program untuk mengupayakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk bisa punya rumah dengan syarat yang terjangkau. Syaratnya sangat ringan seperti bunga flat 7,2%, bebas PPN, bebas premi asuransi, bahkan ada yang bebas uang muka, jadi sangat meringankan masyarkat,” katanya.
Direktur Utama Pusat Pembiayaan Rumah FLPP Kemenpera, Budi Hartono menambahkan, Kemenpera telah menggelontorkan subsidi untuk lebih dari 300 ribu rumah FLPP dengan nilai kurang lebih Rp19,5 triliun.
“Kita berharap kedepan akan semakin banyak masyarakat yang mendapatkan rumah sederhana,” ujarnya.
Dia mengatakan, dalam pameran pesta rumah rakyat di Java Mal Semarang yang akan berlangsung hingga 14 Oktober mendatang, diharapkan mampu menjual sedikitnya 1.000 unit rumah dengan nilai transaksi mencapai Rp100 miliar.
“Di Jateng ini minat masyarakat terhadap rumah FLPP masih sangat besar,” ujarnya.
Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jateng MR Priyanto berharap Kemenpera tidak memberlakukan penghapusan FLPP di Jateng. Pasalnya, MBR di Jateng belum mampu untuk membeli rumah susun, yang harganya di atas Rp200 juta. “Kami berharap Kemenpera tetap menggulirkan FLPP,” katanya.
Dijelaskannya, angka backlog atau kebutuhan rumah di Jawa Tengah di 2014 akan terus bertambah. Diprediksi, angka backlog bisa mencapai 400 ribu unit.
Pihak REI Jateng sendiri, tahun ini menargetkan ada kenaikan jumlah pembangunan rumah sebanyak 10%. Yaitu dari 7600 unit pada tahun lalu menjadi sekitar 8 ribu unit.
Dewan Pengawas Pusat Pembiayaan Perumahan Kemenpera Tri Buwono Tunggal menyatakan, FLPP tidak dihapuskan, namun hanya dilihkan ke rumah susun atau vertikal house. Hal itu dilakukan pasalnya saat ini sudah sulit ditemukan lahan untuk pembangunan rumah tapak sederhana terutama di wilayah perkotaan.
Dijelaskannya, meskipun subsidi dialihkan ke rumah susun, namun demikian untuk daerah-daerah yang masih memiliki lahan cukup untuk membangun rumah tapak, tetap masih bisa mendapatkan FLPP.
“Bukan penghapusan (FLPP) hanya dialihkan ke rusun, itupun hanya untuk wilayah perkotaan yang memang sudah padat, sulit mendapatkan tanah, dan harga tanahnya teralu mahal. Seperti di Kota Semarang ini tidak mungkin dibangun rumah tapak sederhana, tapi di luar Semarang misalnya Ungaran, Kendal, masih bisa membuat rumah tapak,” katanya, disela-sela pembukaan pesta rumah rakyat di Java Mal Semarang, Senin (6/10/2014).
Dia menyebutkan, rumah layak huni menjadi kebutuhan yang mendasar bagi masyarkat. Saat ini secara nasional, kebutuhan rumah masih sekitar 15 juta unit. Hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk pemerintah, perbankan dan pengembang untuk menyediakan rumah yang layak huni.
“Program FLPP merupakan program untuk mengupayakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk bisa punya rumah dengan syarat yang terjangkau. Syaratnya sangat ringan seperti bunga flat 7,2%, bebas PPN, bebas premi asuransi, bahkan ada yang bebas uang muka, jadi sangat meringankan masyarkat,” katanya.
Direktur Utama Pusat Pembiayaan Rumah FLPP Kemenpera, Budi Hartono menambahkan, Kemenpera telah menggelontorkan subsidi untuk lebih dari 300 ribu rumah FLPP dengan nilai kurang lebih Rp19,5 triliun.
“Kita berharap kedepan akan semakin banyak masyarakat yang mendapatkan rumah sederhana,” ujarnya.
Dia mengatakan, dalam pameran pesta rumah rakyat di Java Mal Semarang yang akan berlangsung hingga 14 Oktober mendatang, diharapkan mampu menjual sedikitnya 1.000 unit rumah dengan nilai transaksi mencapai Rp100 miliar.
“Di Jateng ini minat masyarakat terhadap rumah FLPP masih sangat besar,” ujarnya.
Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jateng MR Priyanto berharap Kemenpera tidak memberlakukan penghapusan FLPP di Jateng. Pasalnya, MBR di Jateng belum mampu untuk membeli rumah susun, yang harganya di atas Rp200 juta. “Kami berharap Kemenpera tetap menggulirkan FLPP,” katanya.
Dijelaskannya, angka backlog atau kebutuhan rumah di Jawa Tengah di 2014 akan terus bertambah. Diprediksi, angka backlog bisa mencapai 400 ribu unit.
Pihak REI Jateng sendiri, tahun ini menargetkan ada kenaikan jumlah pembangunan rumah sebanyak 10%. Yaitu dari 7600 unit pada tahun lalu menjadi sekitar 8 ribu unit.
(gpr)
Explore More