Ini Penyebab Proyek Infrastruktur Mangkrak
Selasa, 07 Oktober 2014 - 16:24 WIB
Ini Penyebab Proyek Infrastruktur Mangkrak
A
A
A
JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan, salah satu penyebab tersendatnya pembangunan infrastruktur karena pembiayaan tak jelas.
"Sekarang banyak proyek infrastruktrur yang mandek karena enggak jelas pembiayaannya. Kita mau clear kan, ini dari KPS (Kerja sama Pemerintah Swasta), ini swasta," katanya di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (7/10/2014).
Sebab itu, saat ini pemerintah tengah mendorong peran Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mengenai kejelasan pembiayaannya.
"Dari situ nanti ditentukan bahwa projek ini akan dibiayai budget APBN, proyek ini diserahkan pada swasta dan BUMN, proyek ini kerja sama pemerintah swasta. Dari situ lalu dieksekusi," imbuhnya.
Bambang mengatakan, komite ini juga dipersiapkan untuk menentukan proyek prioritas yang harus dibangun dalam satu hingga lima tahun ke depan.
Komite tersebut dipimpin oleh Menko Perekonomian dan anggotanya Menteri Keuangan (Menkeu), Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kepala Bappenas.
"Intinya nanti dari Bapennas siapkan apa saja proyek infrastruktur yang harus dibangun satu sampai lima tahun ke depan. Kemudian, dipilih yang harus dibangun dan skalanya besar, nah priority itu dibawa ke KPPIP," terang dia.
Namun, Bambang belum bisa menyebutkan berapa proyek infrastruktur yang menjadi prioritas dalam lima tahun ke depan.
"Tergantung yang masuk berapa. Kita lihat yang masuk berapa yang sekala besar, nanti dilihat mana yang ke budget pemerintah swasta," pungkasnya.
"Sekarang banyak proyek infrastruktrur yang mandek karena enggak jelas pembiayaannya. Kita mau clear kan, ini dari KPS (Kerja sama Pemerintah Swasta), ini swasta," katanya di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (7/10/2014).
Sebab itu, saat ini pemerintah tengah mendorong peran Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mengenai kejelasan pembiayaannya.
"Dari situ nanti ditentukan bahwa projek ini akan dibiayai budget APBN, proyek ini diserahkan pada swasta dan BUMN, proyek ini kerja sama pemerintah swasta. Dari situ lalu dieksekusi," imbuhnya.
Bambang mengatakan, komite ini juga dipersiapkan untuk menentukan proyek prioritas yang harus dibangun dalam satu hingga lima tahun ke depan.
Komite tersebut dipimpin oleh Menko Perekonomian dan anggotanya Menteri Keuangan (Menkeu), Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kepala Bappenas.
"Intinya nanti dari Bapennas siapkan apa saja proyek infrastruktur yang harus dibangun satu sampai lima tahun ke depan. Kemudian, dipilih yang harus dibangun dan skalanya besar, nah priority itu dibawa ke KPPIP," terang dia.
Namun, Bambang belum bisa menyebutkan berapa proyek infrastruktur yang menjadi prioritas dalam lima tahun ke depan.
"Tergantung yang masuk berapa. Kita lihat yang masuk berapa yang sekala besar, nanti dilihat mana yang ke budget pemerintah swasta," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
