Sambut AEC 2015, Kemnakertrans Revitalisasi BLK
Rabu, 08 Oktober 2014 - 21:00 WIB
Sambut AEC 2015, Kemnakertrans Revitalisasi BLK
A
A
A
JAKARTA - Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Khairul Anwar mengatakan, terkait pesiapan pelaksanaan ASEAN Economy Community (AEC) 2015 dan penanganan masalah ketenagakerjaan, pemerintah menyiapkan penyediaan fasilitas dan beragam program pelatihan kerja gratis di Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Para pencari kerja dan pengangguran dapat berlatih dan belajar kembali untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi kerja sesuai kebutuhan pasar di BLK," ujar Khairul di Jakarta, Rabu (8/10/2014).
Dikatakan Khairul, pemerintah tengah gencar melakukan revitalisasi BLK, terutama BLK-BLK yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah.
Upaya tersebut dilakukan agar BLK mampu mengikuti kemajuan teknologi dan kebutuhan pasar industri. Beberapa aspek yang dibenahi meliputi infrastruktur dan peralatan pelatihan; kuantitas dan kualitas instruktur; metode dan kurikulum pelatihan; serta manajemen pengelolaan BLK.
"Pembenahan BLK-BLK terus dilakukan meskipun terkendala terbatasnya anggaran. Pembenahan ini harus mengikuti standar atau berpatokan pada UPT Pusat milik Kemnakertrans yang kondisinya sudah sangat baik," jelasnya.
Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) saat ini terdapat 14 BLK UPTP milik Kemnakertrans dan 262 BLK UPTD milik pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
Khairul berharap pemerintah daerah lebih serius mengelola dan mengembangkan BLK, yaitu dengan meningkatkan alokasi anggaran serta merintis kemitraan yang kreatif dengan perusahaan-perusahaan swasta.
"Para pencari kerja dan pengangguran dapat berlatih dan belajar kembali untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi kerja sesuai kebutuhan pasar di BLK," ujar Khairul di Jakarta, Rabu (8/10/2014).
Dikatakan Khairul, pemerintah tengah gencar melakukan revitalisasi BLK, terutama BLK-BLK yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah.
Upaya tersebut dilakukan agar BLK mampu mengikuti kemajuan teknologi dan kebutuhan pasar industri. Beberapa aspek yang dibenahi meliputi infrastruktur dan peralatan pelatihan; kuantitas dan kualitas instruktur; metode dan kurikulum pelatihan; serta manajemen pengelolaan BLK.
"Pembenahan BLK-BLK terus dilakukan meskipun terkendala terbatasnya anggaran. Pembenahan ini harus mengikuti standar atau berpatokan pada UPT Pusat milik Kemnakertrans yang kondisinya sudah sangat baik," jelasnya.
Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) saat ini terdapat 14 BLK UPTP milik Kemnakertrans dan 262 BLK UPTD milik pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
Khairul berharap pemerintah daerah lebih serius mengelola dan mengembangkan BLK, yaitu dengan meningkatkan alokasi anggaran serta merintis kemitraan yang kreatif dengan perusahaan-perusahaan swasta.
(gpr)
