Kursi Menpera Harus Diisi Kalangan Profesional

Kamis, 09 Oktober 2014 - 10:28 WIB
Kursi Menpera Harus...
Kursi Menpera Harus Diisi Kalangan Profesional
A A A
JAKARTA - Koordinator nasional Lembaga Pengkajian Kebijakan Strategis (LPKS) Hanifa berharap, sosok Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) adalah kalangann profesional dan pro kepentingan rakyat kecil.

"Kementerian ini sangat penting perannya jika menterinya dipilih berdasarkan orang yang tepat. Salah satu persoalan krusial di Indonesia adalah kebutuhan permukiman yang layak," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (9/10/2014).

Menurutnya, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) keberadaannya sangat penting dan krusial. Karena, hingga kini fungsinya menyediakan rumah murah rakyat dianggap belum tercapai.

Belum maksimalnya pemerintah menyediakan permukiman yang layak, terutama untuk kelas menengah ke bawah, patut dijadikan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

"Misalnya, di wilayah perkotaan seperti Jakarta, masih banyak masyarakat yang tidak memiliki rumah layak atau bahkan tidak memiliki rumah sama sekali," ujar dia.

Contohnya, lanjut Hanifa, masyarakat yang tinggal di bawah jembatan (fly over) atau tinggal di bantaran sungai. "Ini bukti nyata peran kemenpera selama ini belum maksimal," ucapnya.

Dia menyebutkan beberapa nama yang dianggap layak untuk menduduki jabatan Menpera. Karena, telah menunjukan prestasi dalam sektor pembangunan.

Misalnya mantan Ketua Umum REI Enggartiasto Lukita, pengamat properti Panangian Simanungkalit, Direkrur Pemasaran Perum Perumnas Muhammad Nawir, Mantan Menpera Suharso Manoarfa, politikus PKB Marwan Jafar dan Dirut Jakarta Propertindo Budi Karya Sumadi.

Pihaknya berharap, seleksi dalam memilih sosok yang akan mengisi jabatan Menpera harus secara ketat. Selain itu, penelusuran track record kerja juga sangat penting dilakukan, untuk melihat hasil kerja dari para calon Menpera.

"Harus diseleksi secara ketat dan dilihat track record kerjanya. Kalau belum terlihat kerjanya, sebaiknya dicoret saja dari daftar calon Menpera. Sebab kementerian ini sangat vital perannya, dan menterinya harus pro rakyat," pungkas Hanifa.
(izz)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
PNS Pensiun dan Ahli...
PNS Pensiun dan Ahli Waris Siap-siap! BP Tapera Akan Kembalikan Dana Taperum
Menteri Basuki Minta...
Menteri Basuki Minta Jangan Tutupi Hak Konsumen Saat Beli Rumah
Pemerintah Targetkan...
Pemerintah Targetkan Bantuan Subsidi Perumahan 380.376 Unit di 2021
Percepat Pembangunan...
Percepat Pembangunan SPAM Djuanda, Kementerian PUPR Beri Waktu 2 Minggu Prakualifikasi Lelang
PUPR Bangun Fasilitas...
PUPR Bangun Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan Pasca Bencana Gempa Sulteng
Ini Dua Ruas Jalan Tol...
Ini Dua Ruas Jalan Tol yang Siap Dioperasikan Pemerintah
Berita Terkini
Prabowo Sentil Pihak...
Prabowo Sentil Pihak yang Tolak B50, Ungkap Mereka Ambil Komisi Impor BBM
33 menit yang lalu
Yamaha Grand Filano...
Yamaha Grand Filano Irit BBM, Hemat Pengeluaran untuk Penggunaan Harian
54 menit yang lalu
Buka Peluang Cuan Baru,...
Buka Peluang Cuan Baru, POJ dan TOP Kolaborasi Tambah Armada Ride-Hailing
56 menit yang lalu
Dulu Diperebutkan hingga...
Dulu Diperebutkan hingga Rp1,6 Juta per Barel, Kini Minyak Dunia Malah Mencari Pembeli
1 jam yang lalu
Menutup Kesenjangan...
Menutup Kesenjangan Komunikasi Talenta Indonesia untuk Genjot Kinerja Bisnis di Era AI
1 jam yang lalu
Nasib 2.374 Pekerja...
Nasib 2.374 Pekerja Freeport Menggantung Sembilan Tahun, Said Iqbal Lapor Menaker
2 jam yang lalu
Infografis
Gaza Harus Diperlakukan...
Gaza Harus Diperlakukan seperti Jepang dan Jerman setelah PD II
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved