Kementan Launching 22 Ekor Bibit Sapi Brahman
Kementan Launching 22 Ekor Bibit Sapi Brahman
A
A
A
PANGKALAN BALAI - Setelah melalui proses panjang, Kementrian Pertanian (Kementan) akhirnya berhasil me-launching 22 ekor bibit sapi Brahman yang telah mendapatkan sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Produk (Ls Pro) Benih Ternak di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan (BPTHU) Pakan Ternak Sembawa (PTS).
Menteri Pertanian Suswono mengungkapkan, 22 ekor sapi Brahman yang telah mendapatkan sertifikat terdiri dari delapan ekor sapi jantan dan 14 ekor sapi betina berumur sekitar 16-36 bulan. Jumlah ini menambah total ternak sapi bibit yang telah disertifikasi menjadi 233 ekor di seluruh Indonesia.
"Pemberian sertifikat ini sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam UU No. 18 tahun 2009, dalam pasal 13 ayat (4), bahwa setiap benih atau bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak benih atau bibit," terangnya, Selasa (14/10/2014).
Dia berharap, kedepannya tidak hanya ternak dari BPTU-HPT saja yang di launching sebagai bibit ternak bersertifikat, tapi juga yang dihasilkan oleh peternak di masyarakat.
Oleh sebab itu, Suswono menginginkan UPT pembibitan dapat menjadi ujung tombak dalam penyediaan benih dan bibit ternak.
"Caranya dengan meningkatkan peran BPTHU-HPT, sehingga bisa menjadi pusat percontohan bagi masyarakat dalam hal pembibitan, pakan dan kesehatan hewan. Disamping itu, UPT yang berada di bawahnya juga harus ikut membantu mengawal kegiatan pembibitan dan transfer tehnologi yang dilakukan masyarakat, agar terbangun hubungan yang sinergis dalam pengembangan pembibitan secara nasional," harapnya.
Lebih jauh dijelaskannya, berdasarkan hasil sensus pertanian yang dilakulan tahun 2013 lalu, populasi sapi potong telah berjumlah 12,7 juta ekor, sapi perah 444 ribu ekor dan kerbau 1,1 juta ekor.
Dari data tersebut dapat terlihat, jika populasi ternak di Indonesia masih kurang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kondisi inilah yang membuat pihaknya terus berupaya meningkatkannya dengan memperbaiki aspek teknis reproduksi dan kesehatan hewan, pembibitan serta pakan.
"Namun untuk menuju swasembada, kita membutuhkan anggaran sebesar Rp16 triliun, sedangkan Dirjen Peternakan hanya memiliki anggaran Rp7 triliun. Oleh karena itu, kedepan kita perlu dukungan anggaran yang cukup agar semua yang ditergetkan bisa tercapai. Apalagi bicara pembibitan, masalah biaya memang kerap menjadi kendala, sementara marginnya kecil, inilah yang menjadi keluhan pengusaha," bebernya.
Menteri Pertanian Suswono mengungkapkan, 22 ekor sapi Brahman yang telah mendapatkan sertifikat terdiri dari delapan ekor sapi jantan dan 14 ekor sapi betina berumur sekitar 16-36 bulan. Jumlah ini menambah total ternak sapi bibit yang telah disertifikasi menjadi 233 ekor di seluruh Indonesia.
"Pemberian sertifikat ini sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam UU No. 18 tahun 2009, dalam pasal 13 ayat (4), bahwa setiap benih atau bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak benih atau bibit," terangnya, Selasa (14/10/2014).
Dia berharap, kedepannya tidak hanya ternak dari BPTU-HPT saja yang di launching sebagai bibit ternak bersertifikat, tapi juga yang dihasilkan oleh peternak di masyarakat.
Oleh sebab itu, Suswono menginginkan UPT pembibitan dapat menjadi ujung tombak dalam penyediaan benih dan bibit ternak.
"Caranya dengan meningkatkan peran BPTHU-HPT, sehingga bisa menjadi pusat percontohan bagi masyarakat dalam hal pembibitan, pakan dan kesehatan hewan. Disamping itu, UPT yang berada di bawahnya juga harus ikut membantu mengawal kegiatan pembibitan dan transfer tehnologi yang dilakukan masyarakat, agar terbangun hubungan yang sinergis dalam pengembangan pembibitan secara nasional," harapnya.
Lebih jauh dijelaskannya, berdasarkan hasil sensus pertanian yang dilakulan tahun 2013 lalu, populasi sapi potong telah berjumlah 12,7 juta ekor, sapi perah 444 ribu ekor dan kerbau 1,1 juta ekor.
Dari data tersebut dapat terlihat, jika populasi ternak di Indonesia masih kurang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kondisi inilah yang membuat pihaknya terus berupaya meningkatkannya dengan memperbaiki aspek teknis reproduksi dan kesehatan hewan, pembibitan serta pakan.
"Namun untuk menuju swasembada, kita membutuhkan anggaran sebesar Rp16 triliun, sedangkan Dirjen Peternakan hanya memiliki anggaran Rp7 triliun. Oleh karena itu, kedepan kita perlu dukungan anggaran yang cukup agar semua yang ditergetkan bisa tercapai. Apalagi bicara pembibitan, masalah biaya memang kerap menjadi kendala, sementara marginnya kecil, inilah yang menjadi keluhan pengusaha," bebernya.
(gpr)
Explore More