Jabar Dinilai Belum Siap Hadapi MEA 2015
Sabtu, 18 Oktober 2014 - 00:17 WIB
Jabar Dinilai Belum Siap Hadapi MEA 2015
A
A
A
BANDUNG - Jawa Barat (Jabar) dinilai belum siap dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Terutama dilihat dari sisi ketersediaan infrastruktur yang memadai dan pengembangan sumber daya manusianya.
Hal ini diungkapkan oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Padjadjaran (Unpad) sekaligus Dewan Pakar Forum Ekonomi Jabar (FEJ) Ina Primiana, Jum'at (17/10/2014).
"Pasar bebas Asean ini merupakan sesuatu yang harus sangat serius dalam menyikapinya. Harus ada perencanaan terpadu antar-organisasi perangkat daerah (OPD) level provinsi dan kota-kabupaten, termasuk seluruh stake holder, masyarakat, kadin, dan akademisi (perguruan tinggi)," katanya.
Selain itu, kata dia, harus ada perbaikan struktur dan sistem ketenagakerjaan melalui perbaikan pada alokasi dana pendidikan yang lebih tepat sasaran. Pemerintah provinsi juga harus fokus pada peningkatan kapasitas masyarakat, pendidikan serta peningkatan kompetensi.
"SDM yang dimiliki belum siap. Hal ini terlihat dari angka pengangguran terbuka yang tinggi di Jabar. Hingga Februari 2014, berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jumlahnya mencapai 1.843.591 orang," katanya.
Angka tersebut merupakan yang tertinggi di Jawa. Disusul Jateng, dengan 965.444 orang, Jatim 832.385 orang dan Banten 540.999 orang.
"Perbaikan dan peningkatan infrasturktur pendukung juga masih kurang. Padahal ini sangat berguna untuk meminimalisir biaya logistik. Termasuk mendorong pertumbuhan industri pengolahan, yang berkontribusi besar pada PDRB serta industri padat karya," katanya.
Hal ini diungkapkan oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Padjadjaran (Unpad) sekaligus Dewan Pakar Forum Ekonomi Jabar (FEJ) Ina Primiana, Jum'at (17/10/2014).
"Pasar bebas Asean ini merupakan sesuatu yang harus sangat serius dalam menyikapinya. Harus ada perencanaan terpadu antar-organisasi perangkat daerah (OPD) level provinsi dan kota-kabupaten, termasuk seluruh stake holder, masyarakat, kadin, dan akademisi (perguruan tinggi)," katanya.
Selain itu, kata dia, harus ada perbaikan struktur dan sistem ketenagakerjaan melalui perbaikan pada alokasi dana pendidikan yang lebih tepat sasaran. Pemerintah provinsi juga harus fokus pada peningkatan kapasitas masyarakat, pendidikan serta peningkatan kompetensi.
"SDM yang dimiliki belum siap. Hal ini terlihat dari angka pengangguran terbuka yang tinggi di Jabar. Hingga Februari 2014, berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jumlahnya mencapai 1.843.591 orang," katanya.
Angka tersebut merupakan yang tertinggi di Jawa. Disusul Jateng, dengan 965.444 orang, Jatim 832.385 orang dan Banten 540.999 orang.
"Perbaikan dan peningkatan infrasturktur pendukung juga masih kurang. Padahal ini sangat berguna untuk meminimalisir biaya logistik. Termasuk mendorong pertumbuhan industri pengolahan, yang berkontribusi besar pada PDRB serta industri padat karya," katanya.
(gpr)
Lihat Juga :
