Ini PR Jokowi di Sektor Energi
Senin, 20 Oktober 2014 - 15:26 WIB
Ini PR Jokowi di Sektor Energi
A
A
A
JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo menyebut, kompleknya pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sektor energi, diantaranya terkait minyak dan gas bumi (migas), mineral dan batu bara (minerba), dan ketenagalistrikan.
Menurut Susilo, PR Jokowi di sektor migas adalah melanjutkan Catur Dharma Energi yang telah dirumuskan oleh Kementerian ESDM. Pertama, lanjut Susilo, menggenjot eksplorasi dan produksi migas; kedua, mengurangi impor dan konsumsi bahan bakar minyak (BBM); ketiga, mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan secara masif dan terakhir, penghematan BBM dan konservasi energi.
"Kalau di energi ini, yang harus dilanjutkan oleh Pak Jokowi dengan membantu penyediaan energi listrik dan memakai sumber energi lain," kata dia di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (20/10/2014).
Terkait sektor ketenagalistrikan, Susilo mengatakan bahwa tantangan terbesar adalah menyediakan pembangkit listrik baru sebesar 6.000-10.000 megawatt (mw) per tahun hingga 2025. Hal ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meng-handle pertumbuhan penduduk 1,1% per tahun.
Di samping itu, menurut Wamen ESDM, porsi energi untuk batu bara harus lebih besar dibanding menggunakan BBM pembangkit.
"Selain itu, juga memaksimalkan pemanfaatan energi, seperti mengembangkan energi hidro, pemanfaatan gas dan mikrohidro, minihidro, dan biomasa," imbuh dia.
Terkait minerba, dia menjelaskan, masalah yang paling krusial adalah melanjutkan amandemen kontrak karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan melanjutkan langkah renegosiasi kontrak melanjutkan pembangunan hilirisasi smelter, hingga pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah.
Tak hanya itu, dia menambahkan, pemerintah Jokowi juga harua membuat minning policy dengan memanfaatkan penggunaan biodiesel.
"Pemanfaatan biodiesel ini bisa dari pembangunan CPO, dan penambahan besar-besaran dari kemiri sunan. Selain itu, membangunan pembangkit listrik di daerah terpencil, membangun PLTA, dan energi panas bumi," kata dia.
Susilo juga mengatakan, pembangunan kilang harus segera direalisasikan karena berhubungan dengan penyangga cadangan energi masa depan. Pasalnya, kilang BBM merupakan insfrastruktur untuk mengurangi impor BBM.
"Mental rakyat juga harus diubah, dan koprdinasi antar kementerian harus diperbaiki lagi," ungkap dia.
Menurut Susilo, PR Jokowi di sektor migas adalah melanjutkan Catur Dharma Energi yang telah dirumuskan oleh Kementerian ESDM. Pertama, lanjut Susilo, menggenjot eksplorasi dan produksi migas; kedua, mengurangi impor dan konsumsi bahan bakar minyak (BBM); ketiga, mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan secara masif dan terakhir, penghematan BBM dan konservasi energi.
"Kalau di energi ini, yang harus dilanjutkan oleh Pak Jokowi dengan membantu penyediaan energi listrik dan memakai sumber energi lain," kata dia di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (20/10/2014).
Terkait sektor ketenagalistrikan, Susilo mengatakan bahwa tantangan terbesar adalah menyediakan pembangkit listrik baru sebesar 6.000-10.000 megawatt (mw) per tahun hingga 2025. Hal ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meng-handle pertumbuhan penduduk 1,1% per tahun.
Di samping itu, menurut Wamen ESDM, porsi energi untuk batu bara harus lebih besar dibanding menggunakan BBM pembangkit.
"Selain itu, juga memaksimalkan pemanfaatan energi, seperti mengembangkan energi hidro, pemanfaatan gas dan mikrohidro, minihidro, dan biomasa," imbuh dia.
Terkait minerba, dia menjelaskan, masalah yang paling krusial adalah melanjutkan amandemen kontrak karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan melanjutkan langkah renegosiasi kontrak melanjutkan pembangunan hilirisasi smelter, hingga pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah.
Tak hanya itu, dia menambahkan, pemerintah Jokowi juga harua membuat minning policy dengan memanfaatkan penggunaan biodiesel.
"Pemanfaatan biodiesel ini bisa dari pembangunan CPO, dan penambahan besar-besaran dari kemiri sunan. Selain itu, membangunan pembangkit listrik di daerah terpencil, membangun PLTA, dan energi panas bumi," kata dia.
Susilo juga mengatakan, pembangunan kilang harus segera direalisasikan karena berhubungan dengan penyangga cadangan energi masa depan. Pasalnya, kilang BBM merupakan insfrastruktur untuk mengurangi impor BBM.
"Mental rakyat juga harus diubah, dan koprdinasi antar kementerian harus diperbaiki lagi," ungkap dia.
(rna)
Lihat Juga :
