Pedagang Valas Batam Komitmen Penuhi Aturan BI
Pedagang Valas Batam Komitmen Penuhi Aturan BI
A
A
A
BATAM - Pelaku usaha penukaran valuta asing (valas) berkomitmen memenuhi Peraturan Bank Indonesia (PBI) terbaru.
Selain itu, mereka juga menyambut positif kerja sama BI Kepri-Polda mengenai penanganan kasus dugaan tindak pidana sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing (Kupva).
Dewan Pembina Asosiasi Pedagang Valuta Asing (APVA) Kota Batam Amat Tantoso mengungkapkan, sejauh ini pedagang valuta asing sudah banyak berizin, sebelum adanya PBI baru yang mengatur kegiatan usaha penukaran valas bukan bank wajib berizin dari BI.
"Kalau kami pribadi menyambut positif aturan itu dan sejauh ini pedagang valuta asing sebagian sudah berizin," katanya, Rabu (22/10/2014).
Dia juga mengaku, sosialiasi PBI anyar itu juga tersampaikan dengan baik ke pelaku usaha jika melihat pedagang valas sudah banyak mengajukan izin.
Selain itu, asosiasi juga terus mendorong dan membantu pengurusan izin usaha bagi pedagang valas yang ingin memulai usaha.
Regulasi yang baru disempurnakan otoritas tidak menjadi masalah baginya. Regulasi itu juga memberikan dampak lebih aman dan menciptakan kebersamaan harga antara sesama pedagang money changer.
"Asosiasi siap membantu dan terus sosialisasi agar pedagang harus berizin apalagi mengurus izin ke BI tidak bayar. Akhir-akhir ini money chaner di Kepri juga terus bertambah," ungkap Amat.
APVA juga menyebutkan, 95% dari total pedagang valas atau money changer di kawasan ini sudah mengantongi izin.
Sementara, jumlah Kupva di Batam berdasarkan data BI per September 2014 mencapai 122 kantor atau kedua terbanyak di Indonesia bersama Denpasar dan di bawah Jakarta.
Sementara, Bank Indonesia Kepri dan Polda Kepri telah sepakat menggodok koordinasi pedoman kerja dan mekanisme mengenai dugaan tindak pidana di sistem pembayaran dan Kupva atau money changer.
Penandatanganan kesepakatan itu implementasi lanjutan dari PBI 16/15/2014 yang terbit 1 September.
Deputi Gubernur BI Ronald Waas dan Kabareskrim Polri Suhardi Alius menyaksikan penandatangan pokok kesepahaman tersebut di Gedung BI Kepri, hari ini.
Kesepakatan itu ditandangani Kepala BI Kepri Gusti Raizal Eka Putra dan Kapolda Kepri Brigadir Jenderal Polisi Arman Depari.
Kesepakatan itu, BI Kepri dan Polda memperkuat koordinasi dalam menangani kasus dugaan tindak pidana yang meliputi kegiatan transfer dana, alat pembayaran menggunakkan kartu (APMK), uang elektronik, jasa pengolahan rupiah serta KUPVA.
Selain itu, mereka juga menyambut positif kerja sama BI Kepri-Polda mengenai penanganan kasus dugaan tindak pidana sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing (Kupva).
Dewan Pembina Asosiasi Pedagang Valuta Asing (APVA) Kota Batam Amat Tantoso mengungkapkan, sejauh ini pedagang valuta asing sudah banyak berizin, sebelum adanya PBI baru yang mengatur kegiatan usaha penukaran valas bukan bank wajib berizin dari BI.
"Kalau kami pribadi menyambut positif aturan itu dan sejauh ini pedagang valuta asing sebagian sudah berizin," katanya, Rabu (22/10/2014).
Dia juga mengaku, sosialiasi PBI anyar itu juga tersampaikan dengan baik ke pelaku usaha jika melihat pedagang valas sudah banyak mengajukan izin.
Selain itu, asosiasi juga terus mendorong dan membantu pengurusan izin usaha bagi pedagang valas yang ingin memulai usaha.
Regulasi yang baru disempurnakan otoritas tidak menjadi masalah baginya. Regulasi itu juga memberikan dampak lebih aman dan menciptakan kebersamaan harga antara sesama pedagang money changer.
"Asosiasi siap membantu dan terus sosialisasi agar pedagang harus berizin apalagi mengurus izin ke BI tidak bayar. Akhir-akhir ini money chaner di Kepri juga terus bertambah," ungkap Amat.
APVA juga menyebutkan, 95% dari total pedagang valas atau money changer di kawasan ini sudah mengantongi izin.
Sementara, jumlah Kupva di Batam berdasarkan data BI per September 2014 mencapai 122 kantor atau kedua terbanyak di Indonesia bersama Denpasar dan di bawah Jakarta.
Sementara, Bank Indonesia Kepri dan Polda Kepri telah sepakat menggodok koordinasi pedoman kerja dan mekanisme mengenai dugaan tindak pidana di sistem pembayaran dan Kupva atau money changer.
Penandatanganan kesepakatan itu implementasi lanjutan dari PBI 16/15/2014 yang terbit 1 September.
Deputi Gubernur BI Ronald Waas dan Kabareskrim Polri Suhardi Alius menyaksikan penandatangan pokok kesepahaman tersebut di Gedung BI Kepri, hari ini.
Kesepakatan itu ditandangani Kepala BI Kepri Gusti Raizal Eka Putra dan Kapolda Kepri Brigadir Jenderal Polisi Arman Depari.
Kesepakatan itu, BI Kepri dan Polda memperkuat koordinasi dalam menangani kasus dugaan tindak pidana yang meliputi kegiatan transfer dana, alat pembayaran menggunakkan kartu (APMK), uang elektronik, jasa pengolahan rupiah serta KUPVA.
(izz)
Explore More